BGN Bakal Coret Siswa SMA Mampu dari Penerima MBG

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran dan efektif.

Salah satu opsi yang dibahas adalah mengurangi penerima manfaat dari kalangan siswa sekolah menengah atas (SMA) yang berasal dari keluarga mampu.

Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara lembaga, Agustina Arumsari, mengatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari proses refocusing penerima manfaat yang saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama sejumlah kementerian terkait.

Menurut Arum, BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lainnya untuk memastikan intervensi gizi pemerintah difokuskan pada kelompok yang paling membutuhkan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan beberapa kementerian lain. Secara teknis, intervensi gizi yang paling penting dilakukan sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan, kemudian dilanjutkan pada fase pertumbuhan berikutnya melalui pemenuhan gizi yang memadai," kata Arum usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Salah satu simulasi yang tengah dikaji adalah mengecualikan siswa SMA dari keluarga yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Baca Juga: BGN Buka Peluang Efisiensi Anggaran MBG 2027 Lewat Penataan Ulang Penerima Manfaat

"Misalnya siswa SMA yang berasal dari keluarga mampu atau bersekolah di sekolah-sekolah dengan tingkat ekonomi tinggi, kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG. Dari simulasi awal, langkah seperti ini bisa mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat," ujarnya.

Meski demikian, Arum menegaskan bahwa wacana tersebut masih berupa kajian internal dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

Menurutnya, BGN masih terus melakukan penghitungan dan pembahasan agar penyesuaian sasaran penerima manfaat tetap sejalan dengan tujuan intervensi gizi nasional.

"Kami tidak menghilangkan esensi intervensi gizi yang dilakukan pemerintah. Refocusing ini diperlukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan pada saat yang sama dapat menciptakan efisiensi anggaran," katanya.

Saat ini, BGN memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp270,2 triliun yang ditujukan untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

Namun, angka tersebut masih berpotensi berubah seiring proses evaluasi dan penajaman sasaran program yang sedang berlangsung.