Golkar Pasang Badan Soal Sapi Banpres Prabowo Pakai APBN: Apa yang Salah?

AKURAT.CO Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membeli 1.098 ekor sapi kurban menggunakan dana APBN menuai sorotan publik. Menanggapi polemik tersebut, Partai Golkar secara tegas menyatakan sikap siap pasang badan guna mengawal kebijakan yang diambil oleh Kepala Negara.

Ketua Umum Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan seluruh kader memberikan dukungan penuh. Sebab, langkah Presiden dinilai murni berorientasi pada kemaslahatan rakyat, umat, serta kepentingan bangsa dalam momentum Iduladha.

"Sejak awal, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden. Apalagi ini terkait masalah rakyat, terkait masalah umat, terkait dengan masalah bangsa," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Baca Juga: Maknai Iduladha dengan Syukur, Aurel Hermansyah Kurban Sapi Khusus Atas Nama Mendiang Kakek-Nenek ​

Berdasarkan kajian internal yang dilakukan Partai Golkar, penggunaan dana negara untuk pengadaan bantuan semacam ini memiliki landasan historis. Kebijakan Bantuan Presiden (Banpres) sudah berjalan dari waktu ke waktu, dan tidak melanggar aturan hukum perundang-undangan.

"Ketua Umum DPP Partai Golkar (berpesan) dalam kondisi seperti itu, maka Golkar harus pasang badan. Ya, untuk membela apa pun yang dilakukan oleh Presiden di dalam kebijakannya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat," tuturnya.

Selain aman dari aspek hukum negara, pengadaan hewan kurban melalui anggaran negara ini juga sah secara syariat agama. Pihaknya merujuk pada pandangan ulama yang menyamakan fungsi APBN dengan sistem pengelolaan kas negara dengan baitul mal.

"Saya kira ada semacam fatwa ya, dari Majelis Ulama yang mengatakan bahwa menggunakan APBN untuk kepentingan misalkan ini adalah hewan kurban, itu enggak ada masalah. Bahkan dianalogikan sama dengan Baitul Mal. Dan yang muncul di situ adalah Presiden. Kenapa? Karena Presiden adalah kepala negara, pemerintahan, dan sebagai decision maker, sebagai pengambil kebijakan," lanjut Idrus.

Menurutnya, pembelian ribuan sapi kurban ini merupakan wujud nyata dari pemenuhan amanah dan tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat yang memilihnya. Golkar menilai keliru jika seorang Presiden justru tidak berbuat apa-apa untuk membantu pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

Baca Juga: Sapi Kurban Presiden

"Pertanyaan saya, apa yang salah di sini misalkan kalau menggunakan APBN—dan itu tidak ada larangan, tidak ada yang melanggar—untuk membeli sapi dan ini untuk rakyat? Apa yang salah? Dilihat dari sisi syar'i sudah ada juga fatwa Majelis Ulama. Dilihat dari aturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar. Dilihat dari kepentingan rakyat, sekarang rakyat butuh," jelasnya.

"Kemudian ini juga merupakan implementasi secara konsisten tentang konsep solidaritas sosial, kebersamaan, kegotongroyongan, menyatunya pemimpin dengan rakyatnya," sambungnya.

Idrus pun menegaskan bahwa Partai Golkar siap membuka ruang dialog dengan pihak manapun yang masih mempertanyakan kebijakan tersebut. Hal ini dinilai penting agar masyarakat luas menerima informasi secara objektif dan didasarkan pada basis pengetahuan yang utuh.