Negara Rugi Rp15.400 Triliun, Presiden Prabowo Beberkan Kecurangan Ekspor Selama 34 Tahun

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor yang telah merugikan negara hingga USD908 miliar atau Rp15.400 triliun selama periode 1991-2024.

Presiden Prabowo menyebut praktik yang terjadi selama puluhan tahun berkaitan dengan under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing, yang dilakukan sejumlah pelaku usaha melalui perusahaan di luar negeri.

"Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan," katanya, dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Under-invoicing adalah praktik curang importir atau eksportir yang sengaja melaporkan nilai barang dalam faktur (invoice) lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya.

Adapun, under-counting adalah istilah yang merujuk pada praktik atau kesalahan pencatatan yang menghasilkan jumlah yang lebih rendah dari angka sebenarnya. Dan transfer pricing merujuk pada kebijakan penetapan harga untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Baca Juga: Prabowo Dorong Swasta Tumbuh Besar, Dinamis dan Berpihak pada Rakyat

Menurut Presiden Prabowo, selama puluhan tahun kecurangan-kecurangan itu dibiarkan berlangsung sehingga merugikan negara hingga belasan ribu triliun rupiah.

"Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya," jelasnya.

Presiden Prabowo menegaskan praktik tersebut bukan sekadar dugaan, melainkan berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tercatat secara resmi.

Ia mengatakan, manipulasi data ekspor mungkin dapat dilakukan di dalam negeri, namun tidak dapat disembunyikan di negara tujuan karena seluruh transaksi tetap tercatat.

"Kita bisa bohong, di pelabuhan Indonesia kita kirim 10 ribu ton batu bara, yang dilaporkan hanya lima ribu ton. Bisa di Indonesia, (tapi) di sana tidak bisa, di sana dicatat," ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Bakal Pakai Teknologi Canggih Bongkar Praktik Korupsi di Indonesia

Presiden Prabowo mengatakan, praktik tersebut terjadi di berbagai sektor komoditas strategis nasional, seperti kelapa sawit, paduan besi, dan komoditas ekspor lainnya.

"Itu adalah penipuan di atas kertas," ujarnya.

Selain manipulasi dokumen, Presiden Prabowo juga menyinggung masih adanya praktik penyelundupan melalui pelabuhan yang merugikan negara. Karena itu, ia meminta seluruh pihak berani bersikap jujur dan membenahi lembaga-lembaga strategis negara, termasuk sektor kepabeanan.

"Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. (Direktorat Jenderal) Bea Cukai harus kita perbaiki," katanya.

Presiden Prabowo bahkan mengungkapkan pengalaman masa lalu ketika pemerintah pernah mengambil langkah ekstrem akibat buruknya tata kelola di sektor tersebut.

Baca Juga: Prabowo Terbitkan PP Atur Ekspor Sawit hingga Batu Bara Wajib Lewat BUMN

"Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu," ujarnya.

Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani melakukan introspeksi dan berbicara jujur mengenai persoalan bangsa, demi menyelamatkan kekayaan negara.

Ia menegaskan bahwa potensi kerugian negara sebesar USD908 miliar seharusnya dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan nasional apabila dikelola secara benar.

"Bayangkan kalau 908 miliar dolar kita nikmati, kita pakai. Negara apa Indonesia ini," katanya.