Keberadaan Kemenhaj Capaian Baru dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Era Prabowo

AKURAT.CO Kinerja Kementerian Haji dan Umrah dinilai positif dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Berdasarkan laporan lapangan, lebih dari 80 persen Jemaah Haji Indonesia (JHI) telah tiba di Makkah dengan kondisi umum yang baik.

Layanan transportasi, akomodasi dan konsumsi berjalan relatif lancar tanpa gangguan signifikan. Hal ini mencerminkan kesiapan sistemik yang semakin matang dalam penyelenggaraan haji nasional.

"Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Ia juga menilai langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menetapkan urusan haji dalam kementerian tersendiri, sebagai kebijakan yang tepat dan strategis.

Menurut Singgih, keberadaan Kementerian Haji dan Umrah memungkinkan fokus yang lebih kuat dengan tata kelola yang lebih profesional, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Hal ini juga menciptakan posisi yang setara dan lebih efektif dalam menjalin hubungan kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

"Dengan kelembagaan yang setara, proses negosiasi kuota, layanan hingga teknis operasional menjadi lebih efisien, ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada jemaah," ujarnya.

Singgih menekankan bahwa fase krusial berikutnya adalah pelaksanaan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

Ia mengapresiasi langkah antisipatif yang telah disiapkan, termasuk seperti penguatan skema transportasi jamaah dari Makkah ke Arafah dan pergerakan antarlokasi Armuzna, penyediaan tenda yang ramah jemaah, termasuk fasilitas pendingin dan sanitasi, distribusi konsumsi yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan jemaah dan penyiapan layanan kesehatan, terutama bagi jamaah lanjut usia dan risiko tinggi

Data menunjukkan bahwa mayoritas jemaah Indonesia berada pada kategori usia di atas 50 tahun, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan mobilitas.

Dalam menghadapi potensi kepadatan dan cuaca ekstrem di Armuzna, Singgih menilai langkah mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

Beberapa langkah penting yang perlu terus diperkuat diantaranya manajemen pergerakan jamaah berbasis kloter untuk menghindari penumpukan jemaah, optimalisasi layanan kesehatan berbasis preventif dan pendekatan deteksi dini, pemanfataan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

"Pendekatan mitigatif harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya memastikan kelancaran tetapi juga keselamatan jemaah secara menyeluruh," ujarnya.

Singgih menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan fungsi pengawasan secara konstruktif guna memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

"Penyelenggaraan haji adalah pelayanan publik berskala global yang membutuhkan profesionalisme tinggi. Kita harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar jemaah mendapatkan layanan terbaik," jelasnya.