BGN Pastikan Program MBG Prioritaskan Telur dan Pangan Produksi Lokal

AKURAT.CO Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap mengutamakan penggunaan telur dan bahan pangan hasil produksi dalam negeri.

Menurut Dadan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan telur untuk Program MBG wajib berasal dari peternak lokal.

“Sesuai arahan Presiden, kebutuhan telur dalam Program MBG harus mengutamakan produksi lokal,” kata Dadan dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai produksi telur nasional saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan program, selama distribusi dan penyerapan dilakukan secara optimal.

Karena itu, pelaksana MBG terus memperkuat kerja sama dengan peternak dan pelaku usaha pangan lokal di berbagai daerah.

“Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, maka itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Tragedi Menyelam di Maladewa: 5 Turis Italia Tewas Saat Eksplorasi Gua Bawah Laut

Dadan juga menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memprioritaskan bahan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal guna mendukung perputaran ekonomi daerah.

“SPPG diminta mengutamakan produk lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG,” tambahnya.

Menurut dia, meski mitra pelaksana memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, penyerapan hasil produksi peternak lokal tetap harus menjadi prioritas utama.

Untuk menjaga kualitas menu sesuai standar gizi, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG.

Mereka bertugas menyusun menu berdasarkan potensi pangan di masing-masing daerah sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi penerima program tetap terpenuhi.

Selain mendukung ketahanan pangan nasional, penggunaan produk lokal dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga hasil peternakan di tingkat produsen.

“Program MBG harus memberikan manfaat ganda, bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal,” tegas Dadan.

Ia menambahkan, BGN tidak menetapkan satu menu nasional untuk seluruh daerah.

Baca Juga: Begini Persiapan Terkini LPS Terkait Program Penjaminan Polis Asuransi

Pemerintah hanya menetapkan standar komposisi gizi, sementara penyusunan menu disesuaikan dengan potensi sumber daya dan kebiasaan masyarakat setempat.

“Karena itu kami menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar menu yang dibuat berbasis potensi lokal dan sesuai selera masyarakat daerah,” pungkasnya.