Hardiknas 2026, Sekolah Rakyat Jadi Solusi Atasi Anak Putus Sekolah dan Kesenjangan Pendidikan

AKURAT.CO Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis untuk menjangkau kelompok paling rentan. Lebih dari 4 juta anak usia 7–18 tahun di Indonesia tercatat tidak sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. 

Data ini diperkuat oleh temuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan masih adanya anak-anak yang belum terjangkau layanan pendidikan, dengan kecenderungan putus sekolah meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Untuk itu, pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) negara harus hadir melalui intervensi menyeluruh hingga ke level keluarga, dengan mengedepankan semangat gotong royong.

Baca Juga: Dukung Sekolah Rakyat, Kementerian PU Genjot Pemasangan Jembatan Bailey di Brebes

"Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Kita tidak hanya mengintervensi anaknya, tapi juga keluarganya. Harapannya, ketika anaknya lulus, keluarganya juga ikut naik kelas," kata pria yang akrab dipanggil Gus Ipul, dikutip Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi yang selama ini menjadi salah satu akar persoalan pendidikan.

Karena itu, Sekolah Rakyat dimaksudkan sebagai pendongkrak dari lapisan paling bawah agar kesenjangan pendidikan dapat dipersempit secara sistemik.

"Kalau kita bicara standar pendidikan yang baik, tentu tinggi. Tapi bagaimana semua bisa naik ke sana? Jawabannya gotong royong. Sekolah Rakyat ini menjadi instrumen untuk mengangkat dari bawah," jelasnya.

Baca Juga: Waskita Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat di Jatim, Target Rampung Pertengahan 2026

Gus Ipul juga menyoroti tantangan baru pendidikan di era teknologi. Di satu sisi, anak-anak Indonesia adalah generasi digital native, namun di sisi lain masih terdapat ketimpangan akses dan kesiapan.

Dia menegaskan bahwa ruang partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya agar kebijakan tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi benar-benar dirasakan hingga ke akar rumput.

"Kita tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi dengan teknologi. Tapi dengan keterbatasan anggaran, gotong royong menjadi keharusan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DNA bangsa Indonesia adalah gotong royong. Tantangannya adalah bagaimana menggerakkan dan menyatukan kekuatan itu," tambahnya.