Usai Sertijab, Qodari Pastikan Pola Komunikasi Pemerintah Akan Lebih Tajam

AKURAT.CO Muhammad Qodari resmi menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI usai menjalani proses serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Bakom RI, Jakarta.

Dia menegaskan, pola komunikasi kebijakan negara di bawah kepemimpinannya akan mengalami perubahan paradigma yang lebih tajam.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025 ini, memiliki mandat strategis sebagai motor utama orkestrasi informasi kebijakan Presiden.

Baca Juga: Jadi Kepala Bakom, Qodari: Tugas Berat, Doa Saya Tambah Panjang

Dia menekankan pentingnya dukungan komunikasi yang solid, untuk memastikan setiap program strategis pemerintah dapat dipahami secara jernih oleh masyarakat luas tanpa distorsi.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari secara khusus menyampaikan apresiasi kepada pendahulunya, Angga Raka Prabowo, yang telah memimpin transisi dari lembaga sebelumnya.

Fondasi organisasi yang telah dibangun sudah sangat mumpuni, untuk membawa Bakom RI berlari kencang dalam menghadapi tantangan komunikasi publik.

"Makasih Pak Angga ya udah melakukan transisi dari PCO (Presidential Communication Office) ke Bakom, sudah membangun organisasi, sudah merekrut personalia, dan yang terpenting telah menyiapkan anggaran yang memadai," ujar Qodari, Selasa (28/4/2026).

Dia menyoroti bahwa di era digital saat ini, arus informasi mengalir sangat cepat melampaui sekat media massa konvensional.

Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan metode lama yang cenderung pasif dalam menyampaikan capaian pembangunan maupun penjelasan kebijakan kepada rakyat.

Baca Juga: Prabowo Dikabarkan Lantik Pejabat Hari Ini: Qodari Bergeser Jadi Kepala Bakom RI?

"Ke depan saya berharap Bakom dapat lebih proaktif. Kalau bahasa aslinya: agresif dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah. Kenapa harus agresif? Karena memang program Bapak ini banyak banget ya dan baru-baru," ujarnya.

Selain itu, posisi diam bukanlah pilihan di tengah gempuran informasi di media sosial yang bisa diakses sejarak jempol. Strategi komunikasi yang ofensif dan seimbang, dinilai menjadi kunci agar perspektif pemerintah tidak tenggelam oleh isu-isu yang tidak berdasar.

"Jadi kita harus melakukan perimbangan, memberikan perspektif dan pandangan-pandangan. Jadi bukan cuma proaktif, tapi harus agresif. Your words against my words," tuturnya.