Tak Tepat Sasaran, Subsidi BBM-LPG Lebih Banyak Mengalir ke Kelompok Mampu

AKURAT.CO Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti persoalan serius dalam kebijakan subsidi energi yang dinilai masih tidak tepat sasaran, karena justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengungkapkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), subsidi BBM jenis solar dan pertalite lebih banyak dikonsumsi oleh rumah tangga menengah ke atas.

“Penikmat subsidi solar dari desil 6 hingga 10 mencapai 72 persen, sementara kelompok bawah hanya 28 persen. Untuk pertalite, kelompok mampu menikmati 79 persen, sedangkan masyarakat miskin hanya 21 persen,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena kelompok masyarakat mampu memiliki jumlah kendaraan lebih banyak serta tingkat konsumsi energi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Mafia Cukai Rokok Ilegal, KPK Bakal Panggil Ulang Haji Her

Kondisi serupa juga terjadi pada subsidi LPG 3 kilogram. Sebanyak 69 persen subsidi dinikmati kelompok mampu, sementara kelompok miskin hanya memperoleh 31 persen.

Menurut Said, ketidaktepatan sasaran ini disebabkan oleh sistem distribusi LPG subsidi yang masih terbuka di pasar, sehingga dapat diakses oleh seluruh kalangan.

“Ini yang harus segera dibenahi. Subsidi seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Untuk itu, Said mendorong pemerintah mengubah skema subsidi menjadi lebih tertutup dan berbasis data yang akurat.

Ia mengusulkan agar subsidi LPG difokuskan kepada 40 persen masyarakat berpendapatan terendah.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan teknologi biometrik dalam penyaluran subsidi, mencontoh sistem yang diterapkan di India, guna memastikan distribusi lebih tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyalahgunaan.

Di sektor BBM, Said meminta pemerintah melakukan validasi ulang penerima subsidi melalui integrasi data MyPertamina dengan data kepemilikan kendaraan di kepolisian.

Baca Juga: Pemeriksaan Istri Ono Surono Terkait Temuan Uang Saat Penggeledahan

Ia menegaskan, kendaraan pribadi roda empat seharusnya tidak lagi menggunakan BBM subsidi, kecuali kendaraan niaga tertentu yang mendukung distribusi kebutuhan pokok.

Sementara itu, di sektor listrik, Said menilai penyaluran subsidi relatif lebih tepat sasaran.

Meski demikian, pembaruan data penerima tetap diperlukan agar subsidi tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sudah mampu.

“Reformasi subsidi energi harus segera dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil,” pungkasnya.