Timur Tengah Memanas, Pemerintah Harus Siapkan Langkah Mitigasi Penyelenggaraan Haji

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait melakukan evaluasi serta langkah mitigasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji, menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Langkah tersebut untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia.

Meski situasi global tengah bergejolak, pelaksanaan ibadah haji tetap harus diupayakan berjalan dengan baik. Namun, berbagai kemungkinan dampak dari konflik di kawasan tersebut perlu diantisipasi secara serius.

Baca Juga: Proyeksi Harga Bitcoin di Tengah Konflik Timur Tengah, Bisakah Turun ke US$60.000?

"Yang pertama terkait dengan haji, tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Meski demikian, dia meminta pemerintah dan pihak terkait tidak mengabaikan faktor keselamatan jemaah di tengah dinamika kawasan Timur Tengah yang sedang memanas.

DPR melalui komisi terkait akan melakukan kajian serta evaluasi, terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

"Jadi tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan apa namanya, kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini untuk bisa memberikan keselamatan, tetap memberikan keselamatan, kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insyaallah akan tetap melaksanakan ibadah hajinya," pungkas Puan.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pemerintah menempatkan faktor keamanan dan keselamatan jemaah sebagai pertimbangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. 

Hingga saat ini, persiapan keberangkatan jemaah haji Indonesia masih berjalan sesuai jadwal sambil menunggu perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, untuk membahas perkembangan penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga: Pertamina Relokasi 19 Perwira dari Irak dan Dubai di Tengah Gejolak Geopolitik Timur Tengah

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan bahwa keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.

"Pak Presiden pada intinya menyampaikan bahwa pertimbangan utama adalah keamanan dan keselamatan jemaah haji. Itu yang harus kita utamakan," ujar Irfan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan terkait kemungkinan perubahan jadwal atau keberangkatan jemaah haji. Keputusan tersebut akan ditentukan oleh Presiden setelah melihat perkembangan situasi di lapangan.