IKA-PMII Gelar Rapimnas, Bahas Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi RI

AKURAT.CO Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Rapimnas tersebut dihadiri Ketua PB IKA-PMII Fathan Subchi, Sekretaris Jenderal Nur Purnamasidi, serta Bendahara Umum Arif Rahman. Sejumlah tokoh alumni PMII turut hadir dalam forum tersebut.
Selain itu, sejumlah pejabat negara juga ikut menghadiri kegiatan ini, di antaranya Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung, Ketua KPU RI Moch. Afifuddin, serta Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Dalam sambutannya, Fathan Subchi menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta Rapimnas.
Ia menjelaskan bahwa Rapimnas ini merupakan rapat pertama dalam kepengurusan baru IKA-PMII.
“Terima kasih atas kehadirannya. Ini rapat pertama dalam kepengurusan kami. Fokus di tahun pertama adalah konsolidasi organisasi,” ujar Fathan.
Menurutnya, hingga saat ini pihaknya telah melakukan penataan organisasi dan melantik sekitar 16 hingga 17 Pengurus Wilayah (PW).
Ia menilai semangat konsolidasi tersebut terlihat kuat, khususnya dari wilayah Indonesia Timur.
“Semangatnya luar biasa, terutama dari wilayah Indonesia Timur,” katanya.
Fathan menambahkan, setelah fase konsolidasi pada tahun pertama, IKA-PMII akan memasuki tahap transformasi gerakan pada tahun kedua.
Baca Juga: Nintendo Rilis Pemutar Musik Mini Bergaya Game Boy dengan Soundtrack Pokemon
Transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi organisasi terhadap pembangunan bangsa dan masyarakat.
“Setelah kita memperkuat alumni, kita ingin mendorong kontribusi yang lebih luas, termasuk dalam isu ekonomi dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Rapimnas menghadirkan Wakil Menteri Keuangan untuk memberikan pandangan terkait kondisi ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Iran serta Amerika Serikat dan Israel.
Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas, Zainul Munaschin, menegaskan bahwa organisasi alumni PMII ingin mengambil peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah.
Menurutnya, sejumlah program strategis nasional turut menjadi perhatian dalam Rapimnas, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.
Selain membahas isu nasional, forum tersebut juga menyoroti dampak konflik geopolitik global terhadap perekonomian Indonesia.
“Dinamika politik internasional saat ini penuh tantangan. Konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran tentu berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia,” kata Zainul.
Karena itu, IKA-PMII menghadirkan perwakilan dari Kementerian Keuangan untuk memberikan penjelasan terkait kondisi ekonomi nasional serta langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan pemerintah.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana mitigasi yang telah dilakukan pemerintah untuk menghadapi potensi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah,” ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 6Prediksi Skor Roma vs Genoa 18 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan
- 7Cara Cek Desil Online Oktober 2026 Pakai NIK KTP, Ini Link Resminya
- 8Kalender Jawa 16 Oktober 2026: Weton Jumat Legi Disebut Punya Karakter Unik
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK









