Prabowo Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, Siap Bangun PLTS 100 GW

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satuan Tugas (satgas) Percepatan Transisi Energi sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya transisi energi bersih dan terbarukan.

Presiden menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai ketua Satgas. Hal ini disampaikan langsung oleh Bahlil usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Kamis (5/3/2026).

"Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat," ucap Bahlil.

Baca Juga: Ketahanan Energi RI Cuma 20 Hari, Pakar: Idealnya 90 Hari

Pembentukan satgas ini merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi motor listrik. Upaya tersebut ditargetkan dapat tercapai dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan.

"Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi," jelasnya.

Percepatan transisi energi ini selain meningkatkan penggunaan energi bersih, juga dapat mendorong efisiensi. Bahlil menyebut, konversi pembangkit listrik bertenaga diesel (PLTD) menjadi tenaga surya tersebut dapat turut mengurangi subsisdi listrik.

"Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita," tandasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menuturkan bahwa percepatan transisi energi nasional ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor energi di tengah perubahan harga global yang sangat dinamis.

Baca Juga: Pesan SBY untuk Prabowo: Pastikan Fiskal, Energi dan Pangan Kita Aman

"Jadi Pak Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi," ucap Brian.

Dia menambahkan, upaya lainnya dalam percepatan transisi energi ini meliputi penggantian kompor LPG menjadi kompor listrik. Menurutnya, konversi ini juga akan berdampak kepada efisiensi dan stabilitas APBN melalui pengurangan beban subsisdi LPG.

"Sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG subsidi kita, beban subsidi LPG listrtik itu intinya harus kita kurangi sehingga APBN kita lebih stabil," pungkasnya.