PWNU Jatim Sikapi Konflik Elite PBNU yang tak Kunjung Usai

AKURAT.CO Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengambil sikap menenangkan di tengah konflik elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang belum menemukan titik temu. PWNU Jatim memilih tidak tergesa-gesa menyampaikan sikap politik yang berpotensi memperlebar perbedaan di internal organisasi.

Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menegaskan bahwa NU harus dijaga sebagai rumah besar umat. Karena itu, setiap dinamika yang terjadi di tingkat pusat sebaiknya disikapi dengan mengedepankan musyawarah, kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kearifan kolektif.

“Kalau di PBNU ada dinamika, termasuk soal penunjukan Penjabat Ketua Umum, ya monggo saja. Kalau memang perlu dievaluasi, silakan dievaluasi sesuai mekanisme,” ujar Gus Kikin kepada wartawan di Gedung KH M Yusuf Hasyim Pondok Pesantren Tebuireng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Sabtu (13/12/2025).

Baca Juga: Pengamat: Konflik Elite PBNU Bisa Menular ke Pengurus NU Wilayah

Menurut Gus Kikin, perbedaan pandangan dalam NU tidak dapat dihindari mengingat kompleksitas aturan organisasi dan beragamnya tafsir atas AD/ART maupun Qonun Asasi. Oleh sebab itu, PWNU Jatim memilih tidak ikut larut dalam polemik agar tidak menambah keragaman sikap yang justru berpotensi memperuncing konflik.

“Aturan NU itu banyak dan penafsirannya juga beragam. Kalau semua ikut bersuara, perbedaan bisa semakin melebar. Maka kami memilih menahan diri,” katanya.

Meski konflik di tingkat pusat masih berlangsung, PWNU Jatim menegaskan roda organisasi di daerah tetap berjalan normal. Gus Kikin menyebut pihaknya tetap fokus menjalankan agenda organisasi yang telah direncanakan, termasuk program turun ke bawah (turba) ke seluruh cabang NU di Jawa Timur.

“Di Jawa Timur ada 45 cabang. Program turba sudah berjalan di 24 cabang dan itu tidak ada kaitannya dengan polemik PBNU. Agenda ini tetap berjalan,” tegasnya.

Terkait wacana Musyawarah Luar Biasa (MLB) PBNU, Gus Kikin menyatakan PWNU Jatim tidak berada pada posisi mengusulkan. Namun, apabila langkah tersebut dinilai sebagai jalan terbaik bagi kemaslahatan NU dan diputuskan melalui mekanisme yang sah, PWNU Jatim siap mempertimbangkannya secara bijak.

“Kami tidak mengusulkan. Tapi kalau ada yang mengusulkan dan itu dianggap terbaik untuk NU, tentu akan dimusyawarahkan. Soal waktunya juga harus dibicarakan bersama,” ujarnya.

Gus Kikin juga menyoroti mulai memudarnya tradisi musyawarah di tubuh NU. Padahal, menurutnya, musyawarah merupakan napas utama NU sejak didirikan oleh para ulama. Ia mengajak seluruh pihak untuk kembali menghidupkan tradisi tersebut, bahkan dengan pendekatan batin seperti istikharah.

Baca Juga: Profil Muhammad Nuh, Guru Besar yang Ditunjuk Menjadi Katib Aam PBNU oleh Pj Ketum Zulfa Mustofa

“NU ini organisasi keagamaan. Kadang logika saja tidak cukup. Kalau sudah buntu, kita kembalikan kepada Allah. Insyaallah NU akan menemukan jalan keluarnya sendiri,” pungkasnya.

Seperti diketahui, konflik internal PBNU mencuat setelah rapat pleno PBNU pada 9 Desember 2025 menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU hingga Muktamar 2026.

Keputusan tersebut ditolak oleh Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, yang menegaskan dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU hasil Muktamar ke-34 NU tahun 2021 dan menilai penetapan Pj Ketua Umum tidak memiliki dasar keabsahan konstitusional.