Aceh, Sumut dan Sumbar Kehilangan Hutan hingga Ribuan Hektare dalam Tiga Dekade

AKURAT.CO Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkap penurunan drastis tutupan hutan di Aceh dan sejumlah wilayah lain di Sumatera, selama lebih dari tiga dekade terakhir. 

Dia menegaskan, kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana banjir di kawasan utara Sumatera dalam beberapa hari terakhir.

"Kami ingin sampaikan bahwa dalam kondisi tersebut di Aceh terjadi pengurangan tutupan hutan dari tahun 1990 sampai 2024 sebesar 14 ribu hektare. Tentu angka ini sangat berpengaruh," kata Hanif dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Baca Juga: Bencana Terus Berulang, Pemerintah Harus Evaluasi Total Kebijakan Perizinan Pengelolaan Hutan

Sementara itu, kerusakan serupa juga terjadi di daerah aliran sungai (DAS) penting di dua provinsi lain. Di Batang Toru, terdapat pengurangan hutan sampai 19.000 hektare. Selanjutnya di Sumatera Barat, kehilangan hutan hingga 10.521 hektare. 

Menurutnya, intensitas hujan dari siklon yang memicu banjir kali ini jauh lebih tinggi dibanding sejumlah bencana hidrometeorologi besar dalam setahun terakhir. Curah hujan tersebut lebih tinggi dibanding bencana banjir Ciliwung pada Februari lalu, dengan curah hujan tercatat 147 mm, sehingga menewaskan 17 orang.

Kemudian, bencana hidrometeorologi di Bali pada Agustus lalu yang mencatat curah hujan mencapai 245 mm yang menewaskan 21 orang. Hanif memperingatkan skenario lebih buruk jika fenomena serupa terjadi di Jawa. 

Baca Juga: Bencana Banjir dan Longsor, MUI Ingatkan Pelaku Usaha agar Tidak Merusak Hutan

"Untuk siklon di utara dari Sumatera ini, jumlah volume hujannya dua kali dari kejadian yang ada di Ciliwung, sehingga dengan demikian kita juga patut memproyeksikan seandainya siklon ini berada di Jawa, maka potensi bencananya akan sangat besar," ujarnya.

Unruk itu, dia menegaskan perlunya tindakan cepat tanpa menunggu kesepakatan global terkait iklim. 

"Untuk itu tentu keberadaan pimpinan rapat ini harus kita inisiasi untuk melakukan langkah-langkah adaptasi terkait dengan konteks ini. Kita tidak mungkin menunggu selesainya perundingan internasional, tetapi bencana telah berada di depan kita," tutupnya.