Timwas DPR: Banjir di Aceh-Sumut-Sumbar Bukti Krisis Tata Kelola Lingkungan

AKURAT.CO Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir. 

Bencana yang dipicu hujan ekstrem akibat Siklon Senyar itu, menyebabkan puluhan korban jiwa serta kerusakan luas di tiga provinsi.

Anggota Timwas Bencana DPR RI, KH Maman Imanulhaq, menyampaikan duka bagi para korban dan menegaskan bahwa bencana berulang tidak bisa hanya dilihat sebagai fenomena alam. 

Baca Juga: Kemenhub Gerak Cepat Pulihkan Layanan Transportasi Terdampak Banjir

"Kami berduka atas kejadian bencana yang terjadi. Bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan terukur dari seluruh pemangku kepentingan," ujar Kiai Maman, Sabtu (29/11/2025). 

Data terbaru menunjukkan dampak besar di Aceh, dengan 13 orang meninggal dunia dan 20 dari 23 kabupaten/kota terendam banjir. Ribuan warga mengungsi, jaringan listrik dan telekomunikasi terputus, dan lahan pertanian rusak, sehingga pemerintah menetapkan status tanggap darurat hingga 11 Desember 2025. 

Di Sumatera Utara, 43 orang meninggal, 88 hilang, dan lebih dari seribu warga mengungsi, sementara 12 kabupaten/kota terdampak banjir, longsor, dan puting beliung. Status tanggap darurat diberlakukan sampai 8 Desember 2025.

Baca Juga: MUI Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bahu-membahu Bantu Korban Banjir Bandang di Sumatera

Kiai Maman menilai, penguatan mitigasi bencana tidak dapat ditunda, termasuk peningkatan sistem peringatan dini, kapasitas BPBD, dan evaluasi izin usaha ekstraktif. "Kami menekankan perlunya revitalisasi daerah aliran sungai, penghijauan, penataan ruang berbasis risiko, serta penambahan anggaran kesiapsiagaan," ujar dia.

Dia meminta koordinasi seluruh pihak, mulai dari BNPB hingga relawan, untuk mempercepat evakuasi, pencarian korban, pemulihan akses, dan distribusi bantuan. 

"Kita harus bergerak cepat, saling bergandengan tangan, dan belajar dari setiap bencana agar tidak terus mengulang luka yang sama. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi," tutupnya.