Prabowo Bakal Cicil Utang Kereta Cepat Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan akan bertanggung jawab soal polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Dia mengaku sudah mempelajari masalah utang dan pembiayaan operasional Whoosh. Menurut perhitungannya, Indonesia masih sanggup untuk membayar.

"Pokoknya engga ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," ujar Prabowo usai meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Baca Juga: DPR Akan Kaji Ulang Utang Proyek Kereta Cepat Bersama Pemerintah

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan pemerintah tak boleh menghitung untung-rugi dalam menyediakan transportasi umum yang layak untuk warga. Dia menegaskan, transportasi umum merupakan layanan yang wajib atau Public Service Obligation (PSO).

Dia mencontohkan, saat ini pemerintah memberikan subsidi hingga 60 persen layanan kereta api, sehingga masyarakat bisa mengakses kereta secara terjangkau.

"Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran," kata Prabowo.

"Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri, karena akan kita, akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," tambahnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Siap Tanggung Jawab Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Sudah Pelajari Masalahnya

Proyek Whoosh dimulai pada tahun 2016 dan diresmikan pada 2023. Menurut catatan, utang proyek Whoosh sebesar Rp118 triliun. Saat ini, polemik utang kereta cepat ini masih bergulir. Pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Danantara masih terus mencari solusinya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan bahwa negara akan hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan menggunakan APBN.

"APBN juga pasti akan menjadi bagian, tetapi untuk secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan," kata AHY usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/10/2025).