Akurat

Komisi VII DPR Dukung Langkah Tegas Pemerintah Lindungi UMKM dari Oknum Bea Cukai

Paskalis Rubedanto | 19 Oktober 2025, 18:45 WIB
Komisi VII DPR Dukung Langkah Tegas Pemerintah Lindungi UMKM dari Oknum Bea Cukai

AKURAT.CO Komisi VII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menindak tegas oknum Bea Cukai yang diduga menghambat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wakil Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim atau Nunik, mengatakan selama ini semua pihak sudah bersusah payah menyosialisasikan untuk mendukung UMKM.

"Setiap tindakan yang merugikan UMKM tidak boleh dibiarkan. Kita selama ini selalu mengampanyekan cinta produk dalam negeri, tapi tentu menjadi rusak dan kontradiktif jika justru direcoki oleh anak negeri sendiri," kata Nunik dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

Baca Juga: NICE PIK2 Jadi Panggung Ekonomi Rakyat, UMKM Unjuk Kekuatan di Livin’ Fest 2025

Menurutnya, pemerintah telah bekerja keras mendorong daya saing UMKM agar bisa naik kelas dan menembus pasar global. Namun, berbagai praktik tidak etis di lapangan seperti pungutan tidak wajar, hambatan birokrasi, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh aparat justru dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Saya mendukung penuh langkah Menkeu Purbaya untuk melakukan penindakan tegas. Ini bukan sekadar soal disiplin aparatur, tapi soal keadilan dan keberpihakan terhadap jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional," jelasnya.

Sekretaris Fraksi PKB MPR RI itu menilai, peran UMKM terbukti sangat penting bagi ketahanan ekonomi bangsa. Terutama saat pandemi Covid-19 ketika banyak sektor besar terpukul, namun UMKM tetap bertahan dan menjadi penopang utama lapangan kerja.

"UMKM adalah pahlawan ekonomi rakyat. Maka sudah sepatutnya negara hadir melindungi, bukan malah menjadi penghalang. Setiap tindakan yang menghambat perkembangan UMKM harus ditindak tegas dan dijadikan contoh agar tidak terulang kembali," tegasnya.

Dia pun mendorong Kementerian Keuangan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal di lingkungan Bea dan Cukai, termasuk membuka kanal pelaporan publik agar pelaku usaha kecil bisa menyampaikan keluhan tanpa takut akan intimidasi.

"Penegakan disiplin harus dibarengi dengan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Ini momentum baik untuk memperbaiki tata kelola lembaga dan memulihkan kepercayaan masyarakat," pungkasnya.

Baca Juga: Ketidakpastian Global, Pemeirntah Utamakan Kebijakan Pro Ekspor UMKM

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum Bea dan Cukai yang diduga menghambat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Respons itu disampaikan menyusul keluhan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, yang menyoroti adanya oknum Bea Cukai meloloskan barang ilegal hingga merugikan pelaku usaha kecil.

"Kenapa enggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan," kata Purbaya usai menghadiri kegiatan 1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.