Pakar Nilai Kebijakan Etanol Bahlil Langkah Nyata Menuju Energi Hijau

AKURAT.CO Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang mendorong penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai langkah konkret menuju energi hijau sekaligus kemandirian energi nasional.

Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yus Widjajanto, mengatakan langkah tersebut menunjukkan bahwa Kementerian ESDM sudah berada di jalur yang tepat sesuai peta jalan transisi energi bersih.

Menurutnya, kebijakan etanol bukan hanya inovasi teknis, melainkan fondasi penting menuju swasembada energi berbasis sumber daya dalam negeri.

“Kebijakan pencampuran etanol dalam BBM ini menunjukkan ESDM sudah berada di roadmap yang benar menuju energi hijau. Negara maju sudah lama memanfaatkannya untuk menekan emisi karbon. Indonesia punya potensi besar dari bahan baku lokal seperti tebu, singkong, dan jagung. Jadi kebijakan ini tepat dan visioner,” ujar Tri dalam diskusi “Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?”yang digelar Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Tri menilai, pengembangan etanol juga akan memberi efek berganda pada ekonomi daerah, terutama wilayah penghasil bahan baku bioetanol.

“Kalau dijalankan serius, program ini bisa jadi tonggak awal kemandirian energi nasional sekaligus menumbuhkan ekonomi rakyat,” katanya.

Baca Juga: Swasembada Energi dan Terobosan Etanol, Langkah Nyata Menuju Kemandirian Nasional

Sementara itu, Dosen Program Doktor Manajemen FEB Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof Ima Amaliah, menilai kebijakan etanol sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian energi dalam poin kedua Asta Cita.

Ia mengapresiasi fokus pemerintah yang tak hanya pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga inovasi energi berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar soal teknologi energi, tetapi soal visi jangka panjang. Kalau bisa konsisten, Indonesia akan benar-benar mandiri,” ujarnya.

Menurut Ima, penggunaan etanol penting untuk menekan ketergantungan terhadap impor BBM, yang saat ini mencapai hampir separuh kebutuhan nasional.

“Kita jangan ekspor minyak mentah murah lalu impor BBM mahal. Inisiatif seperti etanol justru memperkuat struktur energi domestik,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan wajib campuran etanol 10 persen (E10) akan mulai diterapkan pada 2025 di seluruh SPBU Indonesia.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi impor minyak sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya nabati.

Untuk memenuhi kebutuhan etanol nasional, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembangunan dua pabrik etanol baru—satu dari tebu di Merauke, dan satu dari singkong yang masih dalam penentuan lokasi.

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, kami akan bangun industri etanol. Butuh dua sampai tiga tahun dari sekarang untuk memastikan kesiapan bahan baku dan infrastruktur,” pungkas Bahlil.

Baca Juga: Komite Eksekutif Papua Wujud Komitmen Prabowo Percepat Pemerataan Pembangunan