Ketua Banggar DPR Tak Setuju Program MBG Disetop: Inventarisir Masalahnya

AKURAT.CO Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dihentikan, meski belakangan muncul kasus keracunan massal di sejumlah sekolah.

"Program Prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, peristiwa keracunan yang ramai diberitakan harus segera ditangani dengan mendeteksi persoalan di lapangan. Politisi senior PDIP itu juga menyoroti kemungkinan masalah terletak pada rantai distribusi makanan yang terlalu panjang, dari Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) ke sekolah.

Baca Juga: Puan Minta Program MBG Dievaluasi Total Tanpa Saling Menyalahkan

"Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven," ujarnya.

Dia juga menyampaikan keprihatinannya atas laporan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), yang menyebut ada 5.300 hingga 5.800 siswa mengalami keracunan. Namun, dia menegaskan, hal tersebut tidak serta merta menjadi alasan penghentian program.

"Nah kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala KSP menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan," tegasnya.

Dia kemudian mendorong adanya perubahan pola dalam distribusi makanan, agar kualitas tetap terjaga. Contohnya, perlunya penyesuaian waktu memasak dan jumlah sekolah yang dilayani oleh SPPG.

Baca Juga: Akademisi Usulkan Perbaikan Tata Kelola Program MBG

"Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu kan sudah 14 jam tersendiri. Jadi perlu pola baru. Atau skimnya dirubah, setiap sekolah ada satu SPPG sehingga itu akan lebih menarik. Dan lebih mudah dari sisi pengawasan," jelasnya.

Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah bukan sekadar evaluasi, melainkan menginventarisir masalah secara menyeluruh. Dengan demikian, perbaikan bisa dilakukan tanpa harus menghentikan program yang menyangkut kepentingan gizi anak-anak Indonesia.

"Enggak, perlu ada evaluasi. Yang pertama bukan soal evaluasinya, yang pertama itu di-inventarisir masalahnya. Setelah itu baru dilakukan evaluasi menyeluruh. Karena kan tidak semua keracunan. Kita tidak bisa ‘mengebiak uyak’ (menyamaratakan), tapi juga hati-hati karena ini menyangkut anak didik kita, yang keracunan gitu lho," pungkas Said.