Tragedi Balita Meninggal karena Cacingan Adalah Pelanggaran Hak Anak, Jangan Sampai Terulang!

AKURAT.CO Kasus meninggalnya seorang anak perempuan berusia 4 tahun berinisial R di Sukabumi, Jawa Barat, akibat infeksi cacingan akut menjadi peringatan serius tentang rapuhnya perlindungan hak anak di Indonesia.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menilai, peristiwa ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Hak atas kesehatan, pengasuhan, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hingga hak atas identitas seharusnya dijamin.
“Peristiwa ini amat sangat memilukan. Nurani dan akal sehat kita diingatkan bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua. Tetangga, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar wajib peduli terhadap setiap anak sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Anak,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).
R diketahui hidup dalam situasi pengasuhan yang tidak ideal, lantaran salah satu orang tuanya diduga mengalami gangguan kesehatan mental.
Selain itu, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat memperbesar risiko penyakit menular seperti cacingan.
Baca Juga: Efisiensi di DPR, Habiburokhman Usul Snack Rapat Diganti Air Putih Saja
“Bahkan akses jaminan sosial belum tersedia dan layanan kesehatan terlambat. Ini catatan kelam yang tidak boleh terulang pada anak manapun,” tegas Arifah.
Kemen PPPA mendorong pemerintah desa hingga aparat daerah untuk mengaktifkan kembali fungsi pelayanan dasar seperti posyandu, PKK, dan bidan desa agar lebih intensif memantau kesehatan anak.
Selain itu, dinas kesehatan diminta memperkuat pengawasan dan pencegahan penyakit menular pada anak. Keluarga yang memiliki keterbatasan juga memerlukan dukungan sosial yang lebih intensif.
“Pemerintah daerah harus memastikan sinergi kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Masyarakat pun diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung layanan kesehatan anak. Wujud kabupaten/kota layak anak harus dimulai dari desa dan kelurahan,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA akan melakukan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan aparat desa untuk memastikan penanganan cepat terhadap keluarga korban sekaligus memperkuat sistem perlindungan anak di daerah.
“Kami akan menguatkan peran komunitas dan aparat desa melalui edukasi tentang pentingnya pengawasan kesehatan anak dan kebersihan lingkungan, termasuk mendorong program Ruang Bersama Indonesia hadir hingga ke tingkat desa,” ujar Arifah.
Baca Juga: DPR Targetkan UU Hak Cipta Rampung dalam Dua Bulan, Dasco: Musisi Harus Ikut Terlibat
Ia menegaskan, setiap anak berhak hidup sehat, tumbuh, dan berkembang di lingkungan yang aman serta layak.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global








