Kontroversi Merah Putih One For All, Pengamat: Pemerintah Harus Perbaiki Kualitas Film Nasionalisme

AKURAT.CO Kontroversi film Merah Putih One For All memicu sorotan terhadap kualitas perfilman nasional.

Pengamat film sekaligus akademisi Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Satrio "Pepo" Pamungkas, menilai, pemerintah seharusnya memiliki strategi khusus untuk memastikan film bertema nasionalisme dan jati diri bangsa lahir sebagai karya yang berkualitas.

“Film tentang negara, tentang nasional, tentang identitas bangsa, sebaiknya pemerintah merancang strategi khusus,” ujarnya kepada Akurat.co, Rabu (13/8/2025).

Menurut Pepo, strategi itu harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan: akademisi, pengamat, insan industri film, hingga praktisi berpengalaman.

“Pemerintah harus melibatkan semuanya, sehingga ada analisis, visualisasi, dan masukan substansi yang memperkaya karya sebelum lahir,” tegasnya.

Ia menilai peran Lembaga Sensor Film (LSF) selama ini lebih fokus pada penyaringan konten yang melanggar SARA, Pancasila, atau nilai-nilai nasionalisme, bukan pada penilaian kualitas teknis seperti animasi dan alur cerita.

Baca Juga: Gladi Kotor Kedua HUT ke-80 RI, Mensesneg: Persiapan Makin Matang

“Kalau kualitasnya kurang, tapi tidak menyinggung aturan sensor, ya tetap diluluskan,” katanya.

Pepo mendukung adanya mekanisme quality control sebelum film tayang di bioskop. “Film seperti Merah Putih One For All sebaiknya melewati proses quality control dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua LSF Naswardi menjelaskan bahwa film Merah Putih One For All karya Perfiki Kreasindo telah memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) pada 5 Juli 2025 dengan klasifikasi Semua Umur (SU).

“Berdasarkan penilaian, tidak ada kriteria yang dilanggar. Semua terpenuhi,” kata Naswardi.

Ia memaparkan, kriteria sensor animasi mencakup tema, konteks, nuansa, dampak, judul, dialog, monolog, serta visualisasi.

Aspek visual diperiksa dari enam unsur, mulai dari kekerasan, pornografi, narkotika, diskriminasi, hingga pelanggaran hukum.

Naswardi menegaskan LSF tidak memiliki kewenangan menilai kualitas artistik film. “Soal bagus atau buruk, itu penilaian kritikus atau penonton,” ujarnya.

Meski begitu, LSF tetap menerima masukan dari publik, kreator, dan industri, termasuk terkait kualitas sinematografi, yang diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pembuat film ke depan.

Baca Juga: AHY Paparkan 7 Poin Strategis Perkuat Sinergi Pusat-Daerah di Depan Anggota DPD