Antisipasi Masalah di Sekolah Rakyat, Mensos Minta Kepala Sekolah Lebih Peka

AKURAT.CO Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan dua pekan sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai pada 14 Juli 2025.

Namun, di tengah antusiasme, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menemukan sejumlah tantangan, khususnya menyangkut kesehatan fisik siswa.

Gus Ipul menyampaikan bahwa beberapa anak mengalami gangguan kesehatan saat masa penyesuaian sekolah.

Ia pun menginstruksikan para kepala sekolah untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat agar anak-anak segera mendapatkan perawatan yang memadai.

“Seperti arahan Presiden Prabowo, masalah kesehatan anak-anak ini akan kita atasi bersama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat, sesuai fasilitas yang tersedia,” kata Gus Ipul, Minggu (27/7/2025).

Selain kesehatan, Gus Ipul menekankan tiga isu krusial yang menjadi perhatian serius dalam lingkungan Sekolah Rakyat: perundungan (bullying), kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi.

Baca Juga: Hadiri Launching Persija Jakarta, Pramono Anung Ingin Macan Kemayoran Raih Juara

Untuk itu, Kementerian Sosial akan menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan tim pengembang kurikulum guna menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat terkait penanganan ketiga isu tersebut.

“Saya titipkan dari awal. Kurikulum dan SOP-nya sedang dimatangkan. Kita siapkan sistem dan kode etik agar para kepala sekolah memiliki acuan yang seragam dalam menghadapi masalah ini,” tegasnya.

Gus Ipul juga mengingatkan pentingnya kolaborasi tim di lingkungan sekolah. Ia mendorong kepala sekolah untuk bersikap proaktif dan mampu berinovasi, namun tetap dalam koridor norma dan buku panduan yang telah disusun.

“Kita ini satu tim dengan tanggung jawab masing-masing. Mari bekerja sama, saling mendukung, dan menyelesaikan tugas dengan maksimal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meskipun setiap sekolah memiliki latar belakang sosial dan geografis yang berbeda, semua kepala sekolah harus menjunjung standar etika dan prosedur yang sama.

“Silakan berinovasi sesuai kebutuhan lokal, tapi tetap dalam koridor aturan dan norma,” imbuhnya.

Hingga akhir Juli 2025, tercatat sudah ada 100 Sekolah Rakyat berdiri di berbagai wilayah Indonesia.

Sebanyak 63 sekolah telah memulai MPLS, sementara 37 lainnya masih dalam proses renovasi dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal Agustus.

Baca Juga: Hari Terakhir BRI Consumer Expo 2025 di PIK2: Serbu Promo, Rebut Hadiah, Nikmati Keseruan!

Gus Ipul berharap Sekolah Rakyat tak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh anak bangsa.