Prabowo Akan Bentuk Badan Otorita Percepat Pembangunan Giant Sea Wall Pantura

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

Dia menyebut, proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur vital yang harus segera diwujudkan, demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

"Saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa," ujar Prabowo dalam acara Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Baca Juga: DPR Dukung Presiden Prabowo Segera Bangun Giant Sea Wall untuk Lindungi Warga Pesisir

Dia menjelaskan, proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995. Membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai USD 80 miliar atau Rp1.296 triliun.

Sementara, pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun.

"Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu," ujarnya.

Untuk mengawal proyek besar ini, Prabowo juga akan segera membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

Dia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov)Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

Baca Juga: Prabowo Pimpin Ratas Pembentukan Tanggul Laut di Sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa

"Khusus Teluk Jakarta kemungkinan USD8-10 miliar. Kalau USD8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau USD8 miliar katakanlah 8 tahun berarti USD1 miliar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah," tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo turut menyatakan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa proyek akan tetap dimulai dengan kekuatan nasional.

"Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari China, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," pungkasnya.