Prabowo Ingin Diskon Kereta Api hingga Pesawat Bisa Berjalan Awal Bulan Ini

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, untuk membahas kelanjutan kebijakan diskon untuk moda transportasi nasional, yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.

Menurut Erick, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat terbatas sebelumnya dapat segera diimplementasikan mulai awal Juni ini.

"Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain," ujar Erick di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/6/2025). 

Baca Juga: Tiket Pelni Diskon 50 Persen Mulai Besok, Buruan Beli

"Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkeu untuk surat keputusan bersamanya supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelumnya. Tapi insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan, jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat," sambungnya. 

Target penerapan diskon dimulai pada 5 Juni hingga bulan Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah. Prabowo ingin memastikan, program tersebut segera dilaksanakan demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ini baguslah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur. Terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa," ucapnya. 

Terkait kesiapan dalam menanggung potensi dampak keuangan dari program diskon tersebut, Erick menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan pembiayaan tambahan (top-up) sebagai bagian dari stimulus.

Baca Juga: Diskon Tarif Listrik Batal, Bahlil: Tanyakan kepada yang Mengumumkan!

"Kan nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top-up untuk keuangannya bagian dari stimulus ekonomi," katanya.

Kementerian BUMN sendiri berkomitmen untuk menyelaraskan pelaksanaan program ini, dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan negara, terutama di bawah pengelolaan BPI Danantara Indonesia.

"Kami dari Kementerian BUMN tentu karena ini penugasan kita coba menyelaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan. Jadi balance keuangannya kita jaga. Tadi kan disampaikan ada penugasan nanti di top-up oleh Kementerian Keuangan," jelasnya.