PDIP: Penulisan Sejarah Harus Sesuai Fakta, Bukan Cerita Mereka yang Menang

AKURAT.CO PDIP menyoroti pentingnya penulisan sejarah yang jujur dan berdasarkan fakta, terutama terkait dengan Hari Lahir Pancasila dan dinamika pemerintahan di masa lalu.

Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, mengingatkan agar sejarah bangsa tidak ditulis berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang menang, melainkan sebagai cerminan perjuangan bangsa secara utuh.

Baca Juga: PDIP Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Megawati Hadir Lewat Daring

"Anda harus tahu ya, Hari Lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, oleh Kopkamtib waktu itu tahun 1970 ketika Bung Karno wafat. Kemudian Hari Lahir Pancasila itu dilarang," ujarnya, usai upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila DPP PDIP di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Djarot mengungkapkan, larangan tersebut bermula dari penulisan sejarah versi pemerintah ketika itu yang merujuk pada pandangan sejarawan rezim Orde Baru.

Baca Juga: PDIP Minta Budi Arie Bertanggung Jawab: Jangan Lempar Batu, Selesaikan Dulu Masalah Sendiri

"Karena pemerintah waktu itu, berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto, mengatakan, Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni. Itu dilawan dan itu diluruskan oleh para sejarawan," jelas mantan Gubernur Jakarta tersebut.

Djarot menekankan bahwa sejarah bangsa harus ditulis secara objektif dan terbuka.

Baca Juga: Gandeng BRIN, PDIP Dorong Pembangunan Kebun Raya untuk Pusat Konservasi Plasma Nutfah

Dia meminta agar tidak ada manipulasi atau penyesuaian narasi sejarah demi kepentingan tertentu.

"Maka dari pada itu, penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan his story, bukan cerita mereka yang menang. Tapi betul-betul story, cerita perjuangan bangsa kita ini," jelasnya.

Baca Juga: PDIP: KPK Jangan Jadikan Hasto Kambing Hitam, Fokus Saja Cari Harun Masiku

"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar-benar, ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka," lanjut Djarot.

Menanggapi penghapusan istilah Orde Lama dalam narasi sejarah yang baru, Djarot menyerahkan sepenuhnya kepada para ahli.

Baca Juga: Masih Menggantung, Pelaksanaan Kongres PDIP ke-VI Tak Dibahas dalam Pembekalan Kepala Daerah

Dia menilai bahwa pengelompokan masa pemerintahan seperti Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi adalah bagian dari periodisasi sejarah yang tidak perlu diperdebatkan secara politis.

"Kalau Orde Lama, Orde Baru kita serahkan ke ahli sejarah. Masa pemerintahan Bung Karno, Orde Lama, kan gitu. Masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang Reformasi. Nanti orde apa lagi, itu bagian sejarah juga kan," tandas Djarot.

Baca Juga: PDIP Siap Dukung Kopdes Merah Putih, Tapi Tetap Harus Ada Kontrol dan Pengawasan