Gubernur Lemhannas Minta Aparat Tindak Tegas Ormas Pengganggu Investasi

AKURAT.CO Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily, menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak premanisme dan menghambat iklim investasi di Indonesia.

Ia menyerukan aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak tegas demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Ace, investasi membutuhkan ekosistem yang kondusif agar dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong produktivitas dunia usaha. Tindakan intimidasi oleh ormas, tegasnya, tidak boleh dibiarkan menghalangi upaya pembangunan ekonomi nasional.

"Setiap tindakan yang mengganggu produktivitas, termasuk intimidasi oleh ormas terhadap pelaku usaha, harus segera ditindak tegas," kata Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Fenomena premanisme ormas ini mencuat setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan adanya gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat.

Eddy menerima informasi tersebut saat menghadiri undangan pemerintah Tiongkok dalam kunjungannya ke Shenzhen.

Baca Juga: Baru Capai 3,5 Juta Penerima, BGN Targetkan Program MBG Menjangkau 6 Juta Orang Akhir Mei

Dalam pertemuan itu, isu premanisme menjadi sorotan serius. Eddy menekankan bahwa jaminan keamanan adalah faktor mendasar dalam menarik investasi asing ke Indonesia.

"Investor membutuhkan kepastian keamanan. Jika keamanan diragukan, investasi akan ragu-ragu masuk," ujar Eddy melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Minggu (20/4/2025).

Menanggapi situasi ini, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memastikan bahwa gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD telah diatasi. Ia menyatakan, pihak BYD telah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri.

"BYD menyampaikan kepada kami bahwa masalahnya sudah bisa mereka tangani," ujar Faisol saat ditemui di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Faisol juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan pihak BYD untuk memastikan pembangunan pabrik berjalan lancar, seraya berharap kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kami sudah berkoordinasi dan melakukan pengecekan di lapangan. Kami harapkan ke depan tidak ada lagi gangguan seperti ini," tegasnya.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Akan Bangun 2 Flyover Tahun Ini, Tekan Kemacetan di Perlintasan Kereta Api

Langkah tegas pemerintah dinilai menjadi sinyal penting bagi dunia usaha dan calon investor bahwa Indonesia serius menciptakan iklim investasi yang aman dan ramah bisnis.