Mensos: Tak Ada 'Ordal' di Program Sekolah Rakyat, Hanya untuk yang Miskin Ekstrem

AKURAT.CO Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menegaskan program Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi warga miskin ekstrem dan proses verifikasinya harus ketat dan berbasis bukti. 

Sekjen PBNU yang akrab disapa Gus Ipul ini, memperingatkan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang atau campur tangan pihak luar dalam menentukan siapa yang berhak masuk Sekolah Rakyat.

"Harus dibuktikan foto dan lain sebagainya bahwa mereka miskin ekstrem dan layak memang sekolah di Sekolah Rakyat. Tidak ada ordal, yang ada mereka adalah data dan fakta," kata Gus Ipul dalam dialog bersama pilar-pilar sosial di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5/2025).

Baca Juga: Jamin Tepat Sasaran, Prabowo Minta Sekolah Rakyat Disiapkan dengan Matang dan Berbasis Data

Gus Ipul menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam proses verifikasi calon peserta. Setiap pendaftaran harus mendapat persetujuan resmi dari bupati atau wali kota, agar tidak terjadi kesalahan data yang bisa menjadi temuan di kemudian hari.

Kementerian Sosial juga memperingatkan para pendamping, agar tidak melakukan praktik KKN atau menggunakan pertimbangan subjektif dalam proses pendataan. Penentuan harus berdasarkan verifikasi lapangan yang ketat dan objektif.

"Pemda (Bupati dan Walikota) harus tanda tangan juga, agar mengetahui warganya benar-benar layak berada di Sekolah Rakyat," tegasnya.

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan, yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, agar memiliki akses pendidikan yang layak sebagai jalan keluar dari kemiskinan struktural.