Hadapi Kebijakan AS, Indonesia Bisa Terapkan Diplomasi Dagang hingga Diversifikasi Ekspor

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam retaliasi perdagangan yang justru bisa merugikan perekonomian nasional.

Dia pun mendorong pemerintah, untuk mengutamakan diplomasi dagang, baik secara bilateral maupun multilateral bersama negara-negara lain yang terdampak kebijakan tersebut.

Hal ini berkaitan dengan Indonesia harus merespons kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan strategi diplomasi dagang yang cerdas dan terukur.

Baca Juga: Indonesia Harus Perkuat Hilirisasi dan Aliansi Global Hadapi Kebijakan Tarif Trump

Menurutnya, Indonesia harus menegosiasikan kembali skema Generalized System of Preferences (GSP) dan berbagai hambatan non-tarif agar tetap bisa mengakses pasar Amerika Serikat.

"Selain itu, kita perlu segera menyiapkan diversifikasi ekspor ke kawasan seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS, karena lanskap rantai pasokan, perdagangan, dan investasi global akan berubah pasca kebijakan tarif Trump," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

Dia juga menyoroti, dampak kebijakan tarif Trump terhadap industri padat karya di Indonesia. Dengan Amerika Serikat sebagai salah satu mitra dagang utama dan surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai USD16,8 miliar, kebijakan ini bisa memukul industri yang bergantung pada pasar AS.

"Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencakup tekstil, garmen, mebel, elektronik, dan machinery tools terkait otomotif. Kita perlu menyiapkan skema fiskal untuk melindungi industri padat karya yang terdampak langsung, serta mengantisipasi risiko lay off atau PHK massal," jelasnya.

Baca Juga: Indonesia Kena Hantam Tarif Trump, Asosiasi Pengusaha Minta 4 Hal ini ke Prabowo

Dia menjelaskan, selain dampak perdagangan langsung, Kholid juga mengingatkan bahwa perang dagang ini bisa memicu aliran modal keluar (capital outflow) dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi di sektor keuangan.

Kholid juga mendorong pemerintah, untuk segera menyusun strategi mitigasi yang komprehensif agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

"Transmisi dampak perang dagang tidak hanya terjadi melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pasar keuangan. Potensi keluarnya modal asing harus diantisipasi agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah," tegasnya.