Diduga Ada Aliran Dana Asing untuk LSM, Forum Gerak Pemuda Desak Pemerintah Lakukan Audit

AKURAT.CO Forum Gerak Pemuda (FGP) menyoroti dugaan bantuan dana asing yang mengalir untuk sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) di Indonesia.

Dari informasi yang didapat FGP, ormas Open Society Foundation (OSF) yang berasal dari Amerika Serikat dan Yayasan Kurawal, selaku mitra strategis di Indonesia, ikut mendukung aliran dana dalam unjuk rasa yang dilakukan masyarakat sipil di Indonesia.

Untuk itu, Koordinator FGP, Fikri Fakhruddin, mendesak pemerintah melakukan audit dan mencabut legalitas NGO tersebut.

"Kami mendesak Menteri Keuangan untuk mengaudit dan menyetop aliran bantuan asing untuk NGO/LSM yang menciptakan kegaduhan dan merintangi kinerja pemerintah. Juga meminta Menteri Hukum untuk mencabut legalitas LSM/NGO berafiliasi asing," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Baca Juga: Luhut Ancam Audit Seluruh LSM Di Indonesia

Fikri menjelaskan, OSF sendiri beroperasi di Indonesia melalui Yayasan Kurawal dan berjejaring dengan beberapa LSM dalam periode pendanaan 2019-2023.

Mereka di antaranya yakni Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara, YLBHI, The Conversation Indonesia, UKK PPM Asia Research Centre UI, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), PBHI, Trend Asia, Kontras, Aksi Keadilan Indonesia, PT Celios Riset Pratama, Love Frankie Ltd. dan Perkumpulan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Kemudian Transparency International Indonesia (TII), Voice of Indonesia, Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia (YMMFI), Yayasan Panna/Foto Institute, Communities Engaging with Difference and Religion (Cedar) dan ELSAM

"Sekian tahun kemitraan itu berlangsung dan tidak sedikit aliran dana yang masuk kepada ormas atau NGO terkait. Nilai yang cukup fantastis yang diperuntukkan memobilisasi massa hanya untuk aksi unjuk rasa," tutur Fikri.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Waspadai LSM Asing di Balik Gerakan Dukung Kemerdekaan Papua

Ia menilai kemitraan tersebut terkesan layaknya provokator dan terlihat sebagai pemecah belah bangsa Indonesia.

"Ini harus ada evaluasi dan pengawasan yang jelas. Karena bisa memiliki dampak yang berkelanjutan dan tidak berimbang pada kehidupan bernegara," kata Fikri.

Dengan begitu, Fikri mengaku pihaknya berharap persoalan ini bisa mendapatkan atensi dan segera menjadi pembahasan.

"Keharmonisan dalam bernegara bisa lagi terjadi tanpa adanya kelompok yang provokatif hanya untuk memuaskan kepentingannya," tegasnya.

Baca Juga: Sumpah Surya Paloh Diapresiasi LSM Peace