Jadi Kunci Swasembada Pangan, Pemerintah Diminta Perhatikan Kesejahteraan Penyuluh Pertanian

AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping Aleg, mengatakan pentingnya memperjelas status dan kesejahteraan untuk para penyuluh pertanian. Sebab, belum semua desa memiliki penyuluh.

Dia menjelaskan, baru ada 50 persen dari 75.753 desa seluruh Indonesia. Masih ada kekurangan penyuluh, hampir 40.000 lebih jika mengacu 1 desa 1 penyuluh.

Sampai saat ini, per Febuari 2025 data penyuluh sebanyak 37.605 Penyuluh Pertanian, yang terdiri dari 22.677 PNS, 13.816 PPPK dan 1.112 THL-TBPP.

"Saya berulang kali sampaikan, yang belum PPPK harusnya segera diangkat tahun 2025 ini, gaji dan tunjangan mereka juga harus dinaikan. Fasilitas kendaraan untuk operasional beri semua, agar bisa optimal mendampingi petani," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

Baca Juga: Kementan Gandeng Densus 88 Genjot Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan di Sektor Pertanian

Menurutnya, perintah Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, terkait kerja penyuluh di larang sakit dan tidur untuk swasembada pangan, mengisyaratkan akan kerja berat penyuluh di lapangan dalam wujudkan Indonesia berdaulat pangan.

"Saya sebelum DPR pernah menjadi penyuluh kontrak dan keliling ke petani dan peternak untuk memberikan edukasi serta mendampingi berbagai problem petani di lapangan, jadi ngerti persis kehidupan penyuluh," cerita Riyono.

Dari pengalamannya sebagai DPRD Provinsi Jateng, dia pernah berhasil perjuangkan gaji dan tunjangan penyuluh dinaikan dan digenapi 2 bulan dari APBD Propinsi, tahun 2017.

"Saya mendukung pernyataan Wamentan Sudaryono dengan syarat kesejahteraan penyuluh harus dipastikan dengan gaji dan tunjangan yang layak. Jangan ada was-was akan pendidikan anak mereka, anak penyuluh harus sampai kuliah," tegasnya.

Dia menilai, kunci keberhasilan swasembada pangan bukan hanya soal cetak sawah baru dan juga infrastrukturnya. Penyuluh sebagai motor utama di lapangan yang membimbing petani harus di utamakan.