Polri Ajak Kepala Daerah Kolaborasi Berantas Kasus Kriminal hingga Judi Online

AKURAT.CO Polri terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah. Khususnya, dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri," kata Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (25/2/2025).

Selain itu, penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat juga menjadi fokus utama Polri. Hal ini termasuk juga berbagai kasus kriminal hingga judi online.

Baca Juga: Jaksa Agung Ingatkan Kepala Daerah Jangan Korupsi: Nanti Saya Sikat

Dirinya berharap, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengatasi persoalan tersebut.

"Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, dengan TNI-Polri, dengan kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menjelaskan pemahaman sikap antikorupsi perlu dimiliki oleh kepala daerah. Sebab, mereka memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, hingga swasembada pangan.

Dia pun meminta kepala daerah, dapat menjaga amanat dan juga nama baik bangsa. Mengingat, jabatan yang diemban oleh para kepala daerah merupakan sesuatu yang sementara.

Dia berharap, kepala daerah mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Kepala Daerah Diminta Dukung Program Pemerintah Pusat Bangun SDM Unggul

"Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh, yang hormat menjadi lebih hormat, yang menghargai terhadap atasan, presiden, pimpinan, siapa pun bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga, dia meminta kepala daerah agar tidak tergiur dengan politik balas budi. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terhindar dari persoalan hukum.

"Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum," tandasnya.