Anomali Mahasiswa Tolak Efisiensi Anggaran, Lebih Senang Pemerintah Menambah Utang?

AKURAT.CO Demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan tajuk "Indonesia Gelap", menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Aksi ini mendapat sorotan dari aktivis Reformasi 98, yang mempertanyakan alasan mahasiswa menolak kebijakan efisiensi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Ketua Umum DPP Persaudaraan 98, Wahab Talaohu, menilai, aksi mahasiswa harus tetap kontekstual dan selaras dengan semangat zaman, sebagaimana peran gerakan mahasiswa dalam sejarah Indonesia.

"Gerakan mahasiswa selalu menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Reformasi 98 mendorong demokratisasi, dan kini saatnya Indonesia bertransformasi menuju negara maju. Namun, gerakan ini harus tetap relevan dengan tantangan zaman,” ujar Wahab kepada Akurat.co, Selasa (18/2/2025).

Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi ini adalah pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang dirancang untuk mengurangi belanja negara yang tidak efektif.

Baca Juga: Wahab Talaohu: Kabinet Merah Putih Solusi Jenius Presiden Prabowo

Wahab menilai tuntutan ini sebagai anomali, mengingat efisiensi anggaran justru bertujuan untuk menyelamatkan uang rakyat dan mengurangi risiko manipulasi serta korupsi dalam APBN/APBD.

"Tuntutan mahasiswa menolak efisiensi anggaran sangat aneh. Justru efisiensi ini bertujuan agar anggaran negara digunakan dengan baik, tepat sasaran, dan tidak dihamburkan untuk pos yang tidak perlu,” tegas Wahab.

Menurutnya, tanpa efisiensi, pemerintah akan terpaksa menerbitkan utang luar negeri baru untuk menutup defisit APBN/APBD.

“Jika Inpres ini dicabut, artinya kita harus kembali mengambil utang luar negeri. Padahal, mahasiswa selama ini selalu menolak keras penambahan utang. Lalu, mengapa sekarang justru menentang kebijakan yang bisa mencegahnya?” tambahnya.

Wahab juga menegaskan, belanja pegawai dan bantuan sosial tidak termasuk dalam efisiensi anggaran, sehingga tidak ada alasan untuk mengaitkan kebijakan ini dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai pemerintah.

Lebih jauh, Wahab menekankan, efisiensi anggaran merupakan bagian dari transformasi besar yang tengah dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia berharap gerakan mahasiswa dapat memahami bahwa setiap kebijakan telah melalui kalkulasi matang dengan mitigasi risiko yang terukur.

Baca Juga: Wahab Talaohu: Ridwan Kamil Punya Banyak Keunggulan Dibanding Dua Pesaingnya

"Setiap bangsa yang ingin bertransformasi harus melalui pressure test agar muncul etos kerja, mentalitas, inovasi, dan produktivitas yang lebih baik. Efisiensi anggaran adalah bukti nyata bahwa Presiden Prabowo serius memimpin Indonesia menuju negara maju dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutup Wahab.