Efisiensi Anggaran Sektor Pendidikan Dikhawatirkan Hambat Bonus Demografi

AKURAT.CO Efisiensi anggaran pendidikan, dikhawatirkan dapat mengganggu Indonesia dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi bonus demografi, menuju Indonesia emas 2045.

Sebab, banyak permasalahan yang dapat terjadi. Selain kualitas riset yang semakin stagnan, juga uang kuliah tunggal (UKT) naik, maka potensi mahasiswa putus kuliah akan tinggi. Akibatnya, potensi angka pengangguran akan semakin tinggi.

"Kualitas pendidikan kita kan tidak baik-baik saja. Kualitas riset kita masih stagnan, lalu misalnya benar terjadi UKT naik, maka potensi mahasiswa putus kuliah itu tinggi dan kemudian kalau mereka putus kuliah artinya potensi pengangguran tinggi. Dan itu dampaknya bukan hanya kepada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga kepada ekonomi bangsa ini," kata Pengamat Pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfah, kepada Akurat.co, Kamis (13/2/2025).

Baca Juga: Kemenhan Alami Efisiensi Anggaran Rp26,9 Triliun, Program Prioritas Tetap Berjalan

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu pilar utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan bangsa, dan terhindar dari kemiskinan. Dalam hal ini pendidikan juga menentukan kualitas ekonomi, kualitas politik, sosial dan budaya.

Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah agar dapat meninjau ulang kebijakan efisiensi dana pendidikan. Sebab, dengan dana existing yang sudah baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) belum mampu untuk mengcover dana operasional.

"Bukan saja yang calon mahasiswa baru yang tidak akan sanggup bisa membayar UKT, tetapi juga justru mahasiswa existing ini saja tidak melanjutkan. Ini kan sebuah anomali, di tengah kita mengharapkan bonus demografi," teganya.

Sebelumnya, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, dana untuk Pusat Unggulan Antar-Perguruan Tinggi dikurangi sebesar 50 persen. Dengan demikian, pagu awal yang semula Rp250 miliar berkurang menjadi Rp125 miliar.

Pagu anggaran Kemendiktisaintek yang dialokasikan untuk riset, yakni Rp 1,2 triliun dari total Rp 57,6 triliun. Secara keseluruhan, Kemendiktisaintek terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun.