Soal Kasus DWP, DPR Sentil Polisi Jangan Manfaatkan Pemeriksaan Narkoba untuk Pemerasan

AKURAT.CO Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, ikut menyoroti kasus pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP). Dia menegaskan, bahwa polisi tidak boleh memanfaatkan pemeriksaan narkoba untuk memeras masyarakat.

Sosok yang akrab disapa Gus Abduh itu mengatakan, kasus pemerasan yang dilakukan 18 polisi terhadap 45 warga negara asal Malaysia itu kini telah menjadi sorotan media internasional.

Terlebih, para korban juga ramai-ramai bersuara dan mengungkap sejumlah kronologis kejadian. Di mana, banyak korban mengaku awalnya polisi meminta mereka menjalani tes narkoba. Namun, setelah itu polisi meminta uang.

"Bahkan, ada korban yang sudah dinyatakan negatif, tapi tetap diperas. Jika tidak mau bayar, mereka akan ditahan. Ini modus yang dilakukan dan sudah disuarakan para korban," ucap Gus Abduh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Baca Juga: Kasus Pemerasan 45 Warga Malaysia di DWP Coreng Nama Baik Indonesia

Menurutnya, pemeriksaan narkoba sebenarnya merupakan langkah yang baik untuk mencegah peredaran narkoba. Namun, langkah baik itu akan rusak jika disalahgunakan dengan memeras pihak-pihak yang menjalani tes narkoba.

"Maka, saya meminta pemeriksaan narkoba jangan dimanfaatkan untuk memeras masyarakat. Apalagi ini yang menjadi korban adalah warga negara asing. Jelas akan semakin ramai," ucapnya.

Gus Abduh juga mengapresiasi Div Propam Mabes Polri, yang melakukan langkah cepat dengan memeriksa semua terduga pelaku, dan melaksanakan sidang etik untuk para polisi yang diduga melakukan pemerasan.

Menurutnya, para pelaku layak ditindak tegas dan dijatuhi sanksi yang bentuknya tidak hanya pemecatan tapi juga dijatuhi pidana. Begitu juga bagi para atasan yang memberikan perintah pemerasan.

Di mana, ada tiga perwira berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) yang diduga terlibat dalam pemerasaan terhadap penonton DWP dari Malaysia. Politisi PKB itu mendesak mereka untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

"Mereka sudah mencoreng citra polisi dan nama baik Indonesia di mata dunia. Mereka harus disanksi tegas. Ini harus menjadi pembelajaran," pungkasnya.