Kalah dengan Thailand, DPR Desak Pemerintah Berbenah Perbaiki Sektor Pariwisata Lokal

Atikah Umiyani | 10 Desember 2024, 10:59 WIB

AKURAT.CO Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk berbenah memperbaiki sektor pariwisata dalam negeri.

Desakan disampaikan Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, menyusul rilis terbaru 10 kota terbaik di dunia berdasarkan kedatangan wisatawan versi Euromonitor International.

Di mana, Indonesia sama sekali tidak masuk di dalamnya.

Dalam rilis tersebut, Indonesia kalah dengan Thailand, yang menempatkan Bangkok pada peringkat pertama sebagai juara dunia kota pariwisata terbaik dunia.

"Ini adalah momen bagi seluruh pemangku kebijakan pariwisata berbenah, khususnya Kementerian Pariwisata," ujar Chusnunia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Untuk diketahui, berdasarkan riset Euromonitor Internasional, Bangkok paling banyak dikunjungi wisatawan dengan tingkat kunjungan 32,4 juta wisatawan.

Menyusul Istanbul 23 juta wisatawan.

Kemudian London 21,7 juta wisatawan; Hong Kong 20,5 juta wisatawan; Mekkah 19,3 juta wisatawan; Antalya 19,3 juta wisatawan; Dubai 18,2 juta wisatawan; dan Makau 18 juta wisatawan.

Indonesia bahkan harus kalah dengan Malaysia, negara serumpun yang menduduki peringkat ke 10 sebagai kota pariwisata di dunia.

Chusnunia menilai Thailand mempunyai kebijakan bebas visa yang menjadi kunci negara Gajah Putih tersebut menarik banyak wisatawan.

Setidaknya ada 64 negara yang mendapatkan akses bebas visa.

"Thailand, Bangkok tentunya bisa mendatangkan wisatawan mancanegara hingga satu juta per bulan bukan tanpa sebab. Kebijakan Thailand yang memberikan akses bebas visa untuk kunjungan pendek kepada warga negara dari 64 negara menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan negara ini sangat diminati oleh wisatawan," jelasnya.

Meski begitu, Chusnunia juga turut mengapresiasi pemerintah yang telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Dalam Perpres tersebut disebutkan Indonesia Resiprokal (timbal balik) bebas visa kunjungan diberlakukan bagi 13 negara.

Menurutnya, perpres ini bisa menjadi harapan besar bagi iklim investasi di Indonesia.

"Namun, kebijakan ini perlu kita lihat progresnya apa yang menjadi evaluasi? Jika berhasil tentunya kita perlu memikirkan apakah akan ada negara tambahan yang dapat menikmati kebijakan ini," katanya.