Sisa Masa Jabatan Tinggal Menghitung Hari, Reshuffle Kabinet Cuma Buang-buang Anggaran

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik usai mengangkat Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial pengganti Tri Rismaharini, di masa jabatan yang hanya tersisa 1,5 bulan. Pengangkatan ini dinilai tidak efektif dan hanya menghambur-hamburkan anggaran.

"Saya memandang reshuffle ini bukan hanya tidak efektif, tetapi juga memboroskan anggaran negara dan dapat menimbulkan kesan bahwa penggantian menteri dilakukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara," kata Pakar Kebijakan Publik sekaligus Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya, reshuffle tersebut tidak efisien dari segi kinerja maupun anggaran. Menteri baru yang diangkat dalam waktu sesingkat itu juga dinilai tidak akan memiliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau perubahan signifikan.

"Akibatnya, kinerja menteri baru hampir tidak akan berdampak, menjadikan pergantian ini tidak lebih dari sekadar formalitas politik tanpa manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Resmi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos, Eddy Hartono Jadi Kepala BNPT

Achmad menilai, lebih bijaksana jika Jokowi menunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt.) dari dalam kementerian itu sendiri, di bawah koordinasi kementerian terkait, daripada melakukan reshuffle yang penuh biaya.

"Penunjukan Plt. akan lebih efektif karena pejabat yang ditunjuk biasanya sudah memahami seluk-beluk kementerian dan tidak perlu melewati proses penyesuaian yang panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih optimal di sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi," ujarnya.

"Selain itu, langkah ini juga bisa menghemat anggaran negara yang semestinya tidak perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, dan penyesuaian birokrasi lainnya," sambungnya.

Achmad menilai, reshuffle ini juga menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik, dimana seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan, yang dapat memunculkan spekulasi bahwa menteri baru merasa memiliki utang budi kepada pribadi presiden.

"Pergantian ini bisa dilihat sebagai langkah yang lebih didorong oleh kepentingan pribadi atau politik, bukan kepentingan negara yang lebih luas. Hal ini sangat berbahaya bagi citra good governance dan akuntabilitas pemerintahan, terutama di akhir masa jabatan. Kepentingan negara seharusnya menjadi prioritas utama, dan dalam hal ini, langkah yang diambil justru memperlihatkan sebaliknya," ungkapnya.