LAN Dorong Digitalisasi untuk Penguatan Kompetensi Analis Kebijakan

AKURAT.CO Dalam menghadapi semakin kuatnya arus globalisasi, ketidakpastian, dan tingginya ekspektasi publik terhadap kualitas kebijakan pemerintah, digitalisasi dinilai sebagai langkah efektif untuk memperbaiki tata kelola kebijakan dan sumber daya manusia aparatur, termasuk bagi Analis Kebijakan.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala (Plt) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA, pada Forum Nasional Analis Kebijakan yang digelar di Luwuk, Kabupaten Banggai, Selasa (20/8/2024).

Muhammad Taufiq menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital oleh Analis Kebijakan, termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Baca Juga: Amankan Demo 'Kawal Putusan MK' di Jakarta, Polisi Kerahkan 3.286 Personel

“Kuasailah AI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, sehingga Analis Kebijakan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan meningkatkan kompetensi serta kapasitas mereka," ujarnya.

Dalam diskusi, Taufiq juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak nyata.

"Jangan terjebak dalam struktur semata; gunakan forum ini untuk membangun kolaborasi. Dari Kabupaten Banggai, kita menuju konsolidasi nasional JF AK," tambahnya.

Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, MM, juga menegaskan bahwa digitalisasi adalah tuntutan yang tak terhindarkan.

Dia menyatakan bahwa Kabupaten Banggai telah mempersiapkan ASN-nya untuk menghadapi digitalisasi melalui pengembangan kompetensi.

Baca Juga: Megawati Umumkan 169 Cakada yang Diusung PDIP Hari Ini, Termasuk Anies Baswedan?

“Kami terus membenahi dan menyediakan pelatihan yang dibutuhkan dalam proses digitalisasi. ASN Banggai diberi peluang luas untuk mengembangkan kompetensinya dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak," katanya.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA, turut menekankan pentingnya pemenuhan standar kompetensi bagi Analis Kebijakan.

“JF AK memiliki peran strategis dalam mewujudkan kebijakan publik yang berbasis bukti, inovatif, inklusif, dan dikomunikasikan dengan baik kepada publik," ungkapnya.

Selain diskusi, Forum Nasional Analis Kebijakan juga menyaksikan deklarasi oleh para Analis Kebijakan yang hadir.

Deklarasi ini menegaskan komitmen mereka untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan pembinaan jabatan fungsional, peningkatan kualitas kebijakan, mendorong kolaborasi dan inovasi, serta meneguhkan etika dan profesionalisme.

Forum ini berlangsung selama tiga hari, dihadiri oleh perwakilan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari berbagai tingkat, mulai dari Ahli Pertama hingga Analis Kebijakan Ahli Utama.

Beberapa Analis Kebijakan Ahli Utama yang hadir termasuk Bima Haria Wibisana (Badan Kepegawaian Nasional), Drajat Irawan (Pemerintah Provinsi Jawa Timur), dan Anshar Maita (Kabupaten Banggai).