Catatan AMSI untuk Prabowo-Gibran Soal Kemerdekaan Pers

AKURAT.CO Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memberi catatan khusus kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal komitmennya untuk terus menegakkan kemerdekaan dan kebebasan pers.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, mengatakan, saat ini pers sudah punya kelembagaan yang kuat untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan.

Menurut Wahyu, komitmen Prabowo-Gibran akan terwujud selama pemerintah tidak punya keinginan untuk mengotak-atik Undang-Undang Pers yang menjadi pondasi utama berdirinya kebebasan pers.

Baca Juga: Edward Hutahaean Divonis 5 Tahun Penjara dan Dihukum Bayar Uang Pengganti USD1 Juta

"Pada dasarnya kita lihat kelembagaan perlindungan kebebasan pers kita lumayan kuat kecuali pers kita direvisi, maka harusnya tidak perlu ada kekhawatiran karena presiden pelaksana Undang-Undang," kata Wahyu kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Namun jika pemerintah melakukan sebaliknya, Wahyu mengatakan, hal itu justru akan menjadi ancaman bagi pers yang merupakan pilar keempat demokrasi.

"Kalau memang ada upaya mengubah Undang-Undang Pers, di situ kita wajar merasa khawatir, kalau tidak ada upaya itu kita yakin media kita akan terus berkembang," ujarnya.

Di sisi lain, Wahyu juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan media dan insan-insan pers untuk mempertahankan konten-konten yang berkualitas.

Baca Juga: Vasanta Group dan PT MC Urban Development Indonesia Langsungkan Groundbreaking Cluster Laguna di Shila at Sawangan

"Cuma memang di tengah disrupsi digital media-media perlu melihat kembali model bisnisnya dan relasinya dengan platform, dan itu yang dilakukan oleh AMSI salah satunya perpres publisher rights, peraturan perangkat lain, supaya bisnis media siber bisa sustainable, berkesinambungan dan itu dengan konten-konten media jurnalistik yang berkualitas," pungkasnya.

Jauh sebelumnya, Prabowo Subianto menilai kebebasan pers sangat berperan untuk menjadi penyeimbang dalam sistem demokrasi, bahkan bisa menjadi alat untuk mengendalikan penguasa.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN).

"Kebebasan pers itu adalah check and balance, itu untuk mengendalikan penguasa," kata Prabowo di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Baca Juga: Terungkap! Revi Cahya Ditangkap Imigrasi Jepang Atas Dugaan Kurir Narkoba, Sempat Dilaporkan Hilang Secara Misterius

Prabowo juga meminta pers untuk bersikap lebih kritis dan keras terhadap penguasa. Hal ini untuk menunjukkan bahwa masih ada masalah yang terjadi di Indonesia.

"Kebebasan pers yang dinamis, pers yang kalau perlu keras, terkadang sakit hati kita kalau baca, tetapi itu mengendalikan kita, itu memberi tahu kita there’s something wrong ada masalah di negara kita,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, dirinya merupakan seseorang yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Ia pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan demokrasi jika dirinya terpilih di Pemilu 2024.

“Saudara-saudara saya orang yang percaya dengan demokrasi. Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya terhadap demokrasi,” pungkasnya.