DPR Menolak Jika Program Makan Siang dan Susu Gratis Pakai Dana Pendidikan

AKURAT.CO Komisi X DPR RI tidak setuju jika anggaran makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto tersebut diambil dari anggaran pendidikan.

 

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menilai, pengalihan alokasi untuk program makan siang dan susu gratis hanya akan menambah beban bagi dunia pendidikan karena kurangnya pendanaan.

 

"Ya saya tidak setuju ya, kalau alokasi anggaran makan minum susu gratis dibebankan, diambilkan dari alokasi anggaran pendidikan, ini akan semakin menambah beban," kata Huda kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

 

 

Huda kemudian menyinggung soal adanya mandatory spending yang mengharuskan 20 persen dari total APBN digunakan untuk pendidikan. Hal ini dinilai akan bertentangan jika akhirnya anggaran pendidikan dipotong untuk makan siang dan susu gratis.

 

"Bahwa mandatory spending 20 persen pendidikan harus sepenuhnya untuk fungsi pendidikan. Kalau malah nanti dialokasikan untuk ini, untuk makan susu gratis saya kira akan semakin jauh dari cita-cita awal kita supaya anggaran pendidikan kita sepenuhnya untuk membiayai fungsi pendidikan," ujarnya.

 

Meskipun masih perlu pembuktian, namun Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menaruh kecurigaan bahwa nantinya anggaran makan siang dan susu gratis akan diambil dari dana pendidikan.

 

 

Kecurigaan ini muncul karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menegaskan tidak ada penambahan pagu anggaran untuk pendidikan, yakni sebesar Rp 665 triliun.

 

Namun Kementerian Keuangan berencana untuk menaikkan pagu anggaran untuk dunia pendidikan tahun 2025 mendatang, menjadi Rp708 triliun hingga Rp741 triliun.

 

"Tapi saya curiga saya pada posisi curiga dan ini perlu masih perlu pembuktian bisa jadi kemungkinan anggaran itu diambil dari situ, nah kalau ini terjadi semakin akan membebani anggaran pendidikan 20 persen yang tidak sepenuhnya untuk pembiayaan pendidikan," tukasnya.