Heri Gunawan Usul DKJ Tidak Disejajarkan dengan Kabupaten Kota Lainnya

AKURAT.CO Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Heri Gunawan, mengusulkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) nantinya jangan disamakan dengan kabupaten/kota lainnya.

Hal itu disampaikan Heri dalam rapat panja RUU DKJ, dimana hal yang dibahas adalah tentang kawasan aglomerasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Baca Juga: Menengok Kabar Transportasi Terintegrasi di Kawasan Aglomerasi Terbesar Jabodetabek!

Menurutnya, sejak awal perancangan UU DKJ adalah untuk dijadikan kota global, maka dirinya kurang sependapat, jika pemerintah ingin menyejajarkan dengan kota lainnya yakni dengan kawasan aglomerasi. 

“Rencana awal pembentukan UU DKJ itu sebagai kota global, kalau apa yang disampaikan pemerintah sekalipun berbeda dari segi administrasi sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi, saya pikir ini menyejajarkan kota Jakarta dengan kota lainnya, tidak jauh berbeda,” kata Heri.

“Sementara di awal, kita ingin Jakarta ini sebagai pusat pertumbuhan, ada kekhususan, kalau di sini kan tidak ada kekhususan, sama saja berarti. Jadi kalau menurut saya, definisi yang disampaikan oleh pemerintah, yang menyejajarkan Jakarta dengan kota/kabupaten lainnya ini masih kurang komprehensif mungkin perlu ditambah lagi,” sambungnya.

Sehingga politisi Partai Gerindra ini meminta Baleg DPR RI bersama pemerintah bisa membahas lebih dalam tentang perbedaan dan keistimewaan tersebut.

“Jadi menurut saya, kalau mau, ya harus lebih komprehensif, mari kita bahas di sini. Jadi bukan asal setuju dengan pemerintah. Karena bicara kawasan aglomerasi ini berbicaranya berbagai DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait di dalamnya,” tutur Heri.

“Kita jauh-jauh hari berbicara kota global, tapi sarana prasarananya dibuat sama, ya sama saja dong, apa bedanya kalau begitu,” pungkasnya.

Baca Juga: PKS Tolak RUU DKJ Diparipurnakan

Sebagai informasi, kawasan aglomerasi adalah kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota induknya.

Sekalipun berbeda dari sisi administrasi, sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global, yang mengintegrasikan tata kelola pemerintahan, industri, perdagangan, transportasi terpadu, dan di bidang strategis lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional.