Jelang Pencoblosan, Jaringan Gusdurian Tuntut Netralitas Presiden Jokowi

AKURAT.CO Jaringan Gusdurian menuntut Presiden Jokowi beserta seluruh pejabat negara untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Tuntutan ini disampaikan menyikapi temuan ratusan pelanggaran kampanye yang masuk melalui Gardu Pemilu.

Total Jaringan Gusdurian mencatat adanya 105 dugaan pelanggaran pemilu yang 58 diantaranya terkait penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Temuan tersebut menandakan adanya ancaman terhadap integritas dan martabat pemilu.

“Kami menuntut para penyelenggara negara dari pusat hingga daerah, khususnya presiden sebagai kepala negara, para penegak hukum, TNI-Polri sebagai pemegang senjata tentu saja, dan kejaksaan untuk tetap menjaga integritas, kejujuran dan sikap netral,” kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, membacakan tuntutan, di Bantul, Yogyakarta, Jumat (9/2/2024).

Baca Juga: Siapa Percaya Jokowi Tidak Kampanye?

Jaringan Gusdurian mengingatkan pemilu merupakan prosedur pergantian kepemimpinan secara demokratis, yang menjadikan suara rakyat sebagai instrumen legitimasi. Artinya, pelaksanaan pemilu harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tidak partisan, sehingga hasilnya mendapat legitimasi publik.

Jaringan Gusdurian menyayangkan adanya pelanggaran sebelum dan selama kampanye, seperti netralitas pejabat dan aparat negara, penyalahgunaan sumber daya negara, kekerasan berbasis politik, penyebaran hoaks, misinformasi dan disinformasi, serta perbuatan yang merendahkan martabat.

“Penting untuk memastikan dugaan pelanggaran seperti ini tidak terulang lagi,” kata Alissa.

Baca Juga: Rakyat Kadung Tak Percaya Jokowi Netral

Menurutnya, adanya penyalahgunaan sebelum pemilu merupakan sinyal bakal terjadinya penyalahgunaan kekuasaan setelah pemilu. Jaringan Gusdurian juga mengajak masyarakat untuk tidak takut ke TPS, memilih berdasarkan nurani, dengan pertimbangan rekam jejak bukan karena intimidasi.

Selain itu, Jaringan Gusdurian meminta penyelenggara pemilu menjaga integritas. Adanya pelanggaran etik yang diputus DKPP tak boleh lagi terulang.

Baca Juga: Jelang Pemilu, Khatib Jumat Diimbau Sampaikan Pesan Politik Damai

Jaringan Gusdurian juga mengajak tokoh agama dan seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami mengajak para tokoh agama untuk menjadi teladan moral serta turut mengawal penyelenggaran pemilu agar tetap berpijak pada moralitas,” tuturnya.