Marak Pemilih Ganda di Luar Negeri, Kinerja KPU-Bawaslu Tumpul

AKURAT.CO Kinerja KPU-Bawaslu dianggap tumpul mengatasi kasus pemilih ganda di luar negeri, seperti yang terjadi di New York, AS, dan Johor Baru, Malaysia. Migrant Care menilai data pemilih ganda harus menjadi prioritas untuk menghindari kesalahan-kesalahan administrasi yang berdampak pada integritas pemilu.

Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuniarista menyebutkan, data pemilih ganda menunjukkan pendataan KPU tidak memiliki standar, dan tumpang tindih di sejumlah tempat, khususnya di luar negeri. Sementara KPU-Bawaslu seperti menapikan fakta itu.

“Ini berarti juga menandakan bahwa tidak ada satu standar yang dikeluarkan oleh KPU bagaimana untuk mempublish data DPT LN yang secara terstruktur,” kata Trisna ketika ditemui di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Baca Juga: Lapor ke Bawaslu, Migrant Care Temukan Dugaan 3 Ribu Pemilih Ganda di Johor Bahru

Trisna meminta Bawaslu mengusut temuan data ganda di New York dan Johor Bahru untuk mengurai pemilih data. Pasalnya, Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan, jangan sampai masalah yang sama juga terjadi di tempat lain, jika itu terjadi maka KPU dan Bawaslu gagal menghadirkan pemilu jujur dan adil.

"Berdasarkan dua laporan yang kami lakukan, New York dan Johor Bahru dan keterbatasan resources kami dalam melakukan pemantauan DPT PPLN ini, seharusnya KPU dan Bawaslu segera memeriksa seluruh data di seluruh dunia," ujarnya.

Baca Juga: Antisipasi Pemilih Ganda, KPU Lakukan Analisis Data

Menurutnya, terdapat perbedaan signifikan terkait data jumlah WNI di luar negeri, misalnya perbedaan data antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Bank Indonesia atau Bank Dunia yang memiliki selisih angka yang sangat besar. Data-data tersebut menurut harus diverifikasi.

“Ini harus kita suarakan terus ya bahwa jumlah DPT LN adalah 1,7 juta ini bagi kami sangat timpang sekali karena Bank Dunia juga menyatakan bahwa jumlah pekerja migran di luar negeri adalah 9 juta, Kemenaker ada 6,5 juta dan Bank Indonesia ada 4,1 juta," ungkapnya.

"Ini hanya pekerja migran. Bukan ditambah dengan pelajar yang belajar di luar negeri. Dan jumlah ini sangat jauh sekali. 1,7 dibandingkan dengan angka yang paling moderat sekalipun 3,6. Itu sangat jauh sekali," tambah Trisna.