Relawan Ganjar Dianiaya Prajurit TNI, Apa Kabar Panja Netralitas?

AKURAT.CO Penutupan 2023 diwarnai insiden yang tak perlu dan penting untuk menjadi bahan evaluasi kekerasan aparat terhadap warga sipil. Penganiayaan yang dialami relawan Ganjar bisa menjadi bahan evaluasi Panja Netralitas TNI yang dibentuk Komisi I DPR, untuk membuktikan taringnya.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai aksi pengeroyokan yang dilakukan anggota TNI dari Markas Kompi B Yonif Raider 408, Boyolali tindakan sewenang-wenang yang tak bisa dibiarkan. Panja Netralitas TNI yang dibentuk DPR harus mampu menangkap peristiwa itu dengan mengambil peran memastikan insiden tersebut tak terulang lagi.

"Tidak dapat dipungkiri, Komisi I DPR RI yang telah membentuk Panja Netralitas TNI juga tentu memahami kontekstualitas politik," kata Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (1/1/2024).

Baca Juga: Pom TNI Periksa Prajurit Penganiaya Relawan Ganjar

Menurutnya, alasan anggota TNI menganiaya relawan Ganjar yang sedang iring-iringan tak bisa diterima. Terlebih pelanggaran lalu lintas merupakan ranah kepolisian dan dinas perhubungan, bukan TNI. Massa yang sedang berkampanye, kalaupun melanggar, harus Bawaslu yang turun tangan.

Koalisi gabungan lintas LSM juga menyayangkan, langkah menganiaya sipil dilakukan karena aparat terprovokasi knalpot bising. Sebab, jalan raya juga dilalui kendaraan besar yang tak kalah bising.

Koalisi mendorong Panja Netralitas TNI menjadikan peristiwa yang mengkibatkan sejumlah warga luka-luka untuk memastikan militer kita netral selama pemilu. Sebab korban merupakan pendukung calon tertentu sehingga menyulut tudingan TNI tak netral.

Baca Juga: Mega-SBY Bicara Netralitas, Satu Melawan Satu Menenangkan

Dirinya menilai, buntut peristiwa tersebut, Panglima TNI dan KSAD bisa dikatakan gagal menjaga netralitas. Koalisi juga meminta agar proses hukum terhadap pelaku dilakukan secara adil dan benar.

"Saat ini merupakan momentum kampanye politik dan penganiayaan oleh anggota TNI tersebut dilakukan terhadap salah satu relawan capres-vawapres, hal itu tentu dapat menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam pemilu," ujar Gufron.