Pastikan TNI Netral, DPR Bentuk Panja

AKURAT.CO Komisi I DPR RI mengusulkan membentuk panitia kerja (Panja) untuk memastikan netralitas TNI selama menjalankan operasi pengamanan Pemilu 2024 yang digelar serentak.

Usulan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto dalam rapat kerja dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta para kepala staf. Rapat tersebut membahas kesiapan TNI dalam pengamanan pemilu.

"Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," kata Utut, dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Baca Juga: Jenderal Agus Subiyanto Ancam Pidanakan Anggota TNI Tak Netral

Netralitas TNI disorot seiring proses pergantian panglima. Presiden Jokowi telah menunjuk KSAD Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon tunggal pengganti Laksamana Yudo Margono.

Utut menyebut, kalau nanti Agus telah dilantik, apa mungkin berani menolak instruksi Jokowi selaku panglima tertinggi, untuk menjaga netralitas. Sebab, putra Jokowi, yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming maju pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Nepotisme Bayangi Pergantian Panglima TNI

“TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sagggup enggak bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disurati (dari Presiden kepada DPR) bakal jadi, menurut yang saya dengar, bakal jadi calon panglima," ujar Ketua Fraksi PDIP.

Utut menilai netralitas TNI penting, maka wajar kalau parlemen mewacanakan adanya panja untuk memastikannya. Terlebih, di parlemen ada tiga kubu yang bertarung pada Pemilu 2024.

Jenderal Agus, lanjut Utut, harus berhati-hati memastikan netralitas anggota. Malahan diwajibkan untuk melatih diri.

Baca Juga: Netralitas Calon Panglima TNI Tanpa Garansi, Harus Diawasi

"Bapak juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. Hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," lanjut Utut.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menampung aspirasi Utut untuk membentuk panja. Untuk kebaikan bangasa dan negara, politisi Golkar menganggap usulan tersebut perlu didiskusikan.

“Saya rasa, nanti kita akan diskusikan, tetapi memang semua sepakat Pak. Kalau memang ini untuk NKRI, nanti akan kita buat Panja. Kita akan godok diinternal nanti, sekaligus secara mekanisme memilih pimpinan Panja dan keanggotaan,” ujarnya.