Usul Pendaftaran Capres-Cawapres Dikebut, Kerja KPU Lamban

AKURAT.CO Usulan KPU mempercepat pendaftaran capres-cawapres dengan merevisi PKPU No 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, menandakan lambannya kerja penyelenggara pemilu. Seharusnya KPU merevisi PKPU selepas Perppu Pemilu disahkan menjadi UU No 7/2023 pada awal April 2023.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menyebutkan, lambannya KPU mengundang kecurigaan publik, sekalipun usulan tersebut penting. Sebab, UU Pemilu mengamanatkan masa kampanye dimulai paling lambat 15 hari setelah penetapan pasangan capres-cawapres.

“Masa kampanye sendiri akan dilakukan pada 28 November 2023. Artinya pendaftaran capres-cawapresnya jadi maju. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa pada waktu itu KPU tidak segera merevisi PKPU No 3/2022 soal tahapan pemilu, dan baru akan direvisi hari ini sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dari publik,” kata Nisa, kepada Akurat.co, di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Baca Juga: Pendaftaran Capres-Cawapres Dikebut, PPP Butuh Penjelasan KPU

Usulan KPU muncul menjelang Oktober 2023 atau pada momentum menguatnya konstelasi politik parpol-parpol. Usulan ini juga belum dibahas KPU bersama DPR dalam forum resmi di Komisi II.

Nisa menilai, ada dampak positif dari penyesuaian jadwal pendaftaran capres-cawapres mengikuti UU Pemilu. Pertama, publik bisa mendapatkan kepastian di tengah gonjang-ganjing siapa bakal capres-cawapres yang bakal didaftarkan ke KPU.

“Semakin cepat pendaftaran capres dan cawapres tentu penetapannya pun juga akan lebih awal, sementara masa kampanye kita tetap baru akan dimulai pada 28 November 2023, karena pemerintah dan DPR pada waktu bersepakat bahwa masa kampanye hanya 75 hari saja,” tuturnya.

Baca Juga: Golkar Tak Alergi Pendaftaran Capres-Cawapres Dikebut

Sedangkan dampak kedua, para kandidat bisa menahan diri. Sebab mereka belum boleh berkampanye sebelum KPU menetapkan paslon.

“Oleh sebab itu yang perlu diantisipasi adalah memastikan bahwa setelah ditetapkan, pasangan capres-cawapres belum boleh langsung berkampanye,” ujarnya.