Fraksi Demokrat-Perindo Ingatkan RAPBD Jakarta 2026 Harus Prorakyat

AKURAT.CO Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Jakarta menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 sebesar Rp95,35 triliun harus benar-benar berpihak kepada rakyat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat, Desie Christhyana Sari, saat membacakan pandangan umum fraksi di Gedung DPRD Jakarta, Senin (8/9/2025).

Dia menekankan pentingnya transparansi, efisiensi dan keberanian pemerintah dalam mengelola anggaran.

Baca Juga: Aliansi Warga Desak PAN Copot Bebizie Sri Mulyati dari Kursi DPRD Jakarta

"APBD bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan kontrak moral antara pemerintah, DPRD dan masyarakat Jakarta. Setiap rupiah harus diarahkan pada program prioritas yang memberi manfaat nyata bagi warga, bukan kegiatan seremonial," kata Desie.

Fraksi Demokrat-Perindo menilai RAPBD 2026 harus diarahkan untuk menjawab empat masalah utama yakni pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan, inflasi yang menekan daya beli serta risiko perlambatan ekonomi.

Selain itu, fraksi menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat bergantung pada pajak, terutama pajak daerah sebesar Rp49,39 triliun.

Baca Juga: Filosofi Keamanan, Halte Senen Sentral Berganti Nama Jadi Jaga Jakarta

Menurut Desie, penetapan target pajak tidak cukup berbasis optimisme, melainkan harus ditopang analisis tren nyata agar kekurangan penerimaan tidak terjadi.

Pada sisi belanja daerah yang direncanakan Rp88,36 triliun, Fraksi Demokrat-Perindo meminta agar alokasi dikelola dengan disiplin dan tepat sasaran.

Belanja modal perlu difokuskan pada proyek strategis seperti transportasi publik, pengendalian banjir, ruang terbuka hijau hingga penyediaan air bersih.

Baca Juga: Cek Rute Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Surabaya, Waktu Tempuh Hanya 3 Jam

"Kami mengingatkan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran," ujar Desie.

Fraksi Demokrat-perindo juga mengkritisi minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Dari modal daerah sebesar Rp79,16 triliun, target dividen hanya Rp876 miliar.

Bahkan, PT Jakarta Propertindo dan Perumda Sarana Jaya tidak ditargetkan memberi dividen pada 2026.

Baca Juga: Pramono Anung Targetkan Jakarta Jadi Pusat Olahraga Nasional

"Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan signifikan. BUMD seharusnya menjadi motor pertumbuhan, bukan hanya penerima modal," ujar Desie.

Catatan lain yang diberikan Fraksi Demokrat-Perindo mencakup usulan pengadaan lahan untuk balai warga di kawasan padat, peningkatan dana operasional RT/RW, penguatan peran PKK dalam pencegahan stunting, transportasi dan SPBU terapung di Kepulauan Seribu hingga optimalisasi job fair serta perbaikan transportasi publik.

"RAPBD 2026 harus menjadi anggaran prorakyat. Pemprov harus menghentikan pemborosan anggaran dan berfokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Jakarta," demikian Desie.

Baca Juga: Ranty Maria dan Rayn Wijaya Pilih Gelar Pernikahan di Luar Jakarta