Rano Karno Tolak Model Pendidikan Militer ala Dedi Mulyadi untuk Pelajar Bermasalah

AKURAT.CO Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan, Pemprov DKI tidak akan mengikuti langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer.

Rano menyebut, pendekatan yang akan diambil Jakarta lebih berfokus pada pengembangan potensi siswa melalui kegiatan nonkurikuler.

"Setiap wilayah kan punya karakteristik yang berbeda-beda," ujar Rano saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Jumat (2/5/2025).

Menurut Rano, model pendidikan semi-militer tidak cocok diterapkan di Jakarta yang memiliki keragaman sosial lebih kompleks. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis bakat dan minat siswa.

"Wajib militer istilahnya mungkin tidak, kalau ekstrakurikuler mungkin iya," tegasnya.

Pernyataan Rano sejalan dengan sikap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang sebelumnya juga menegaskan, Jakarta akan memilih pendekatan yang lebih humanis untuk menangani kenakalan remaja, meskipun detail kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi.

Baca Juga: Pesan Prabowo di Hardiknas: Kita Tak Boleh Lagi Punya Mental ‘Kumaha Engke’

Seperti diketahui, kebijakan Dedi Mulyadi di Jawa Barat—mengirim siswa bermasalah ke barak militer—menuai polemik.

Sebagian pihak mendukung pendekatan tegas tersebut, namun banyak juga yang mengkritisi potensi dampak psikologis negatif terhadap anak-anak.

Jakarta memilih jalan berbeda. "Kami melihat dari sisi bakat, minat, dan kemampuan siswa. Tidak semua bisa disamakan," tandas Rano.

Langkah ini mempertegas komitmen Pemprov DKI untuk membangun pendidikan berbasis potensi individu, bukan dengan pendekatan hukuman fisik.