DPRD DKI Jakarta Dorong Pemprov Data Anak Putus Sekolah untuk Tingkatkan Kualitas SDM

AKURAT.CO Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan pendataan terhadap anak-anak yang putus sekolah.

Hal ini dilakukan agar DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 dapat fokus pada upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai langkah menuju kota global.

Menurut Ima, pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap warga, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memastikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga: Ridwan Kamil-Suswono Bersilaturahmi dengan Pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah Jakarta

"Kita mendorong eksekutif untuk mendeteksi anak-anak yang putus sekolah, agar mereka semua dapat memiliki kesempatan untuk kembali bersekolah," ujar Ima kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/10/2024).

Ima menegaskan, pendataan dini terhadap anak-anak yang putus sekolah di Jakarta akan memberikan dampak positif bagi masa depan mereka, termasuk menjauhkan warga Jakarta dari ancaman kemiskinan.

"Kita ingin anak-anak Jakarta tidak ada yang putus sekolah. Semua harus mendapat pendidikan yang layak," tambahnya.

Lebih lanjut, Ima berharap agar setiap anak di Jakarta dapat menyelesaikan pendidikan mereka dan memiliki ijazah sebagai bekal untuk mencari pekerjaan.

Baca Juga: Ridwan Kamil-Suswono Didukung Rampai Nusantara, Optimis Menang Satu Putaran

Ia juga bertekad untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai sarana bagi mereka yang ingin mengejar pendidikan setara paket A, B, dan C, yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK).

"Kami juga akan melakukan jemput bola untuk anak-anak yang putus sekolah, serta membangun sekolah-sekolah paket agar semua memiliki kesempatan yang sama," jelas Ima.

Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan, ia akan berupaya maksimal untuk memperjuangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta.

Baca Juga: Pintu Investasi di Tanah Suci Terbuka Lebar untuk BPKH

"Saya akan mengawal APBD dengan baik untuk menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan persoalan pendidikan yang masih memerlukan perhatian lebih. Lima tahun ke depan, saya akan fokus untuk mengawal semua itu," pungkas Ima.