Akurat Logo

Diumumkan Pekan Ini, Menaker Pastikan UMP 2027 Sesuai UU Perlindungan Ketenagakerjaan

Yosi Winosa | 17 November 2026, 13:44 WIB
Diumumkan Pekan Ini, Menaker Pastikan UMP 2027 Sesuai UU Perlindungan Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli

AKURAT.CO Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.

Baca Juga: Maruarar Apresiasi Bupati Majalengka Usai Beresi Upah Supir Truk di Program Gentengisasi

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam rapat sosialisasi mekanisme penetapan upah minimun 2027 secara hibrida di Kantor Kemendagri, Senin (16/11/2026).

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen KHL ini mencakup 4 aspek: pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL itu sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. "Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.

Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul UMSP 5 hari kemudian (26 November 2026). Sementara itu, batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK (30 November 2026).

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Said Iqbal (juga menjabat Penasihat Khusus Presiden Prabowo) mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5-9,5%.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.