Pemerintah Perketat EKspor SDA Jelang Operasional DSI pada Januari 2027

AKURAT.CO Pemerintah tengah menyiapkan perubahan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Lembaga tersebut akan menjadi perantara tunggal dalam tata kelola ekspor tiga komoditas, yakni batu bara, minyak nabati, dan ferroalloy, mulai 1 Januari 2027.

Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap proses ekspor komoditas strategis, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga tahapan sebelum dan sesudah kepabeanan.

Baca Juga: DSI Bidik Platform Tata Kelola Ekspor Meluncur 1 September 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, DSI akan menjalankan fungsi peninjauan, verifikasi, dan persetujuan dokumen ekspor melalui Portal DSI atau NADI. Sistem tersebut nantinya terintegrasi dengan CEISA dan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

Dalam mekanisme baru tersebut, eksportir wajib menyampaikan seluruh dokumen ekspor melalui portal, termasuk kontrak perdagangan dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Meski demikian, transaksi komersial tetap dilakukan secara langsung antara eksportir dan pembeli.

Artinya, pembentukan DSI tidak mengalihkan tanggung jawab eksportir dalam memenuhi ketentuan ekspor. Pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan perdagangan.

Pemerintah menargetkan perubahan regulasi terkait tata kelola tersebut rampung pada pertengahan November 2026. Selanjutnya, pengujian sistem dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2026 dan uji coba terbatas pada 15 Desember 2026.

Dengan tahapan tersebut, Portal DSI (NADI) ditargetkan dapat beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027. Selain pembentukan DSI, pemerintah juga memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan diwajibkan menempatkan sedikitnya 30% dari hasil ekspornya selama minimal tiga bulan pada bank devisa yang ditunjuk Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut juga membuka kesempatan bagi bank non-BUMN untuk terlibat dalam pengelolaan penempatan DHE SDA.