Perbaiki Kebijakan Ekonomi, Kementerian Lembaga dan BPS Petakan Aktivitas Ekonomi yang Belum Tercatat

AKURAT.CO Pemerintah berupaya memetakan aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam statistik untuk memperkuat perumusan kebijakan pada kuartal IV-2026. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wakil Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemanfaatan data statistik menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang perlu segera dijalankan pada kuartal IV-2026.

“Agar formulasi kebijakan dan koordinasi kebijakan itu betul-betul berbasis data, data-driven, sehingga kita bisa cek datanya apa, lalu apa yang perlu segera kami lakukan untuk di kuartal IV sekarang ini,” kata Dradjad dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (12/11/2026).

Baca Juga: Pola Konsumsi Masyarakat Bergeser ke Transportasi dan Pariwisata, Wamenko Perekonomian: Daya Beli Menguat

Menurut Dradjad, koordinasi dengan BPS tidak hanya ditujukan untuk mendukung perumusan kebijakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang mungkin belum sepenuhnya tercakup dalam pencatatan statistik.

Pemerintah akan membantu mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk menghimpun informasi mengenai aktivitas perusahaan di berbagai daerah, termasuk badan usaha milik negara (BUMN).

“Mungkin ada kegiatan ekonomi atau kegiatan perusahaan yang belum tertangkap sehingga perlu koordinasi antarkementerian. Nah, kami akan membantu melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait,” ujarnya.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap informasi mengenai aktivitas ekonomi dapat tercatat lebih lengkap sehingga tersedia gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional.

Kelengkapan data menjadi penting dalam proses penyusunan kebijakan. Data yang mampu menggambarkan aktivitas ekonomi secara lebih utuh dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan menentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Stimulus Ekonomi Kuartal IV-2026

Upaya memperkuat basis data ekonomi ini berlangsung di tengah persiapan pemerintah menjalankan paket stimulus ekonomi pada kuartal IV-2026. Paket tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung keberlanjutan dunia usaha.

Sejumlah program yang disiapkan mencakup bantuan beras, bantuan subsidi upah (BSU), program magang, pembukaan rekening bank, serta insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.